Kepolisian meminta masyarakat sipil yang menggelar demonstrasi darurat Indonesia menolak pengesahan RevisiUU Pilkada di Gedung DPR RIpada Kamis (22/8) hari ini untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

"Kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Ade Ary turut meminta kepada massa untuk melakukan aksi demo secara damai untuk menjaga stabilitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aksi demo tersebar di 4 titik

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan aksi demonstrasi dari sejumlah elemen massa hari ini tersebar di empat titik. Ia menjelaskan polisi mengerahkan sekitar 3.200 personel untuk mengamankan demo di berbagai titik itu.

"Sesuai dengan pemberitahuan yang kami terima, aksi pada hari ini ada di DPR, kemudian di MK, di Patung Kuda dan juga di KPU RI, namun tidak menutup kemungkinan juga di KPU DKI di Kawasan Senen juga menjadi pritotas pengamanan kami," kata Susatyo di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Ia mengatakan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Hingga saat ini, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR masih dibuka.

"Apabila terjadi kepadatan dari massa aksi maka kami akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, pengalihan arus lalin di kawasan Gatot Subroto ini menuju ke Jalan Pemuda. Kemudian termasuk juga pengalihan arus lalu lintas apabila terjadi kepadatan massa di kawasan Patung Kuda dan termasuk juga, Abdul Muis di belakang MK," ujarnya.

Ada ribuan personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demo di dua lokasi, yakni depan Gedung DPR dan Patung Kuda.

"Di Patung Kuda 1.273 (personel). Di DPR 2.013 personel," kata Susatyo.

Lihat Juga : Apakah Putusan MK soal Pilkada Bisa Dibatalkan oleh DPR?

Sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Demo ini bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Aksi demo ini berbarengan dengan Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Badan Legislasi (Baleg) akan membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP.

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli menyebut akan ada ribuan buruh dan nelayan yang akan turun ke jalan. Mereka mendesak DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga mengaku akan turun ke depan DPR melakukan hal serupa.