Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memecat sembilan staf Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) usai diduga terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu.

Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan kesembilan staf tersebut "kemungkinan terlibat" dalam serangan Hamas di Israel berdasarkan hasil penyelidikan badan pengawas PBB.

Lihat Juga : Inggris Rusuh, Keamanan Indonesia Islamic Center di London Diperketat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Haq berujar dalam satu kasus, tak ada bukti yang diperoleh OIOS untuk mendukung tuduhan bahwa anggota staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut. Tetapi, dalam sembilan kasus lainnya, ada bukti namun "belum cukup" yang mendukung tuduhan Israel bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas.

Para staf yang kemungkinan terlibat ini, kata Haq, merupakan laki-laki.

Haq tidak merinci apa peran mereka dalam serangan Hamas. Namun ia menegaskan partisipasi dalam bentuk apapun adalah pengkhianatan.

"Bagi kami, setiap partisipasi dalam serangan adalah pengkhianatan yang luar biasa terhadap jenis pekerjaan yang seharusnya kami lakukan atas nama rakyat Palestina," ujarnya.

Lihat Juga : Kesaksian Warga Ungkap Detail Baru Pembunuhan Pemimpin Hamas Haniyeh

UNRWA mempekerjakan 32.000 staf di seluruh wilayah operasinya di Timur Tengah. Sekitar tiga belas ribu di antaranya bekerja di Jalur Gaza.

Merespons laporan ini, militer Israel mengolok-olok UNRWA karena topengnya telah terbuka.

"Lembaga 'bantuan' Anda telah secara resmi membungkuk ke tingkat terendah yang baru, dan inilah saatnya dunia melihat wajah asli Anda," tulis Letnan Kolonel Nadav Shoshani, juru bicara internasional militer Israel, di X.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan pada Senin, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa prioritas lembaganya saat ini adalah melanjutkan layanan penyelamatan jiwa dan layanan penting bagi pengungsi Palestina di Gaza dan di seluruh wilayah, terutama dalam menghadapi perang yang sedang berlangsung, ketidakstabilan, serta risiko eskalasi konflik regional.

Lihat Juga : Kerusuhan Inggris Meluas, Malaysia Minta Warganya Jauhi Kerumunan

"UNRWA berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar PBB, termasuk prinsip netralitas kemanusiaan, dan memastikan bahwa semua stafnya mematuhi kebijakan UNRWA mengenai aktivitas luar dan politik," tulis Lazzarini, seperti dikutip CNN.