Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN.

Anggawira mengatakan badan tersebut akan menjadisuperholding, kemudian masing-masing BUMN dihubungkan ke kementerian teknisnya.

"Iya (akan ada Badan BUMN). Sebenarnya roadmap-nya untuk bikin superholding dan itu nanti (setiap BUMN) akan di-groupingdengan kementerian teknis yang ada, supaya nyambung," kata Anggawira dalam Diskusi Polemik Trijaya di Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Firm-nya tunggu nanti lah 20 Oktober (2024), ini diskursus yang ada. Saya kan pernah jadi komisaris utama BUMN, kadang-kadang menghambat birokrasi juga Kementerian BUMN," jelas Anggawira.

Lihat Juga : ESDM Belum Bahas Arah Subsidi Energi Era Prabowo

Anggawira yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyebut koordinasi perusahaan pelat merah dengan kementerian teknis terkadang tak nyambung. Faktor tersebut yang menjadi salah satu urgensi transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN.

Soal siapa yang cocok memimpin Badan BUMN, Anggawira menyebut harus orang profesional. Ini sekaligus untuk meminimalisir intervensi yang berpotensi muncul.

"Bukan soal bubarkan (Kementerian BUMN). Ini kan transformasi, di era Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) juga saya lihat positif, sudah mulai ada holdingisasi," jelas Anggawira.

"Kalau menurut saya, Badan BUMN, cenderung harus (dipimpin sosok) mature. Tokoh senior yang acceptability-nya ada. Mungkin bisa dari eks Kementerian Keuangan, eks gubernur Bank Indonesia (BI), eks Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Lihat Juga : Pemerintah Beber Strategi Hapus Kemiskinan di RI

Bocoran kriteria itu diyakini ada dalam sosok Muliaman Hadad. Ia adalah ketua Dewan Komisioner OJK 2012-2017 dan mantan deputi gubernur BI periode 2006 hingga 2011 dan 2011-2012.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi yang menyambar penjelasan Anggawira dengan menyebut nama Muliaman Hadad. Anggawira tak membantah, tetapi juga tidak membenarkan nama tersebut.

"Ya, kira-kira. Padahal saya cuma spillsaja. Karena menurut saya harus dihindari conflict of interestdari bisnis," kata Anggawira.

Di lain sisi, politikus Gerindra itu dengan tegas menepis satu nama yang muncul dalam diskusi ini. Beberapa pihak menilai Direktur Utama KAI 2009-2014 Ignasius Jonan cocok menjadi kepala Badan BUMN.

Anggawira menegaskan nama Jonan tidak masuk dalam diskusi internal tim Prabowo.

"Belum ya, kalau di dalam (internal tim Prabowo) belum (pembahasan nama Jonan sebagai kepala Badan BUMN)," ujarnya.