Perdana Menteri Papua NuginiJames Marape mengumumkan rencana perombakan kabinet, usai demonstrasi berujung kerusuhan dan penjarahan pecah di negara tetangga RI itu pada Rabu (10/1) lalu.

PM Marape mengatakan bahwa isu-isu soal perekonomian dan fungsi-fungsi lembaga utama negara akan dibahas selama proses perombakan tersebut.

"Kami telah mendengar kekhawatiran mengenai perekonomian dan kinerja kementerian yang vital seperti Kementerian Keuangan dan Perencanaan," kata Marape, dikutip media Papua Nugini, Post Courier.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain perombakan kabinet, Marape juga akan bertemu dengan kalangan pengusaha di ibu kota Port Moresby untuk membahas dampak kerusuhan, kebakaran dan penjarahan pekan lalu.

"Saya secara pribadi akan bertemu dengan pelaku usaha yang terkena dampak kejadian pekan lalu. Diskusi kami akan fokus untuk mencari cara membantu pemulihan dari kerusakan yang terjadi pada properti mereka," ungkap Marape.

Selain itu dia juga menyoroti komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan Komisi Distrik Ibu Kota Nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Powes Warkop, untuk memastikan pemulihan dan kebangkitan Port Moresby.

Papua Nugini darurat nasional 14 hari

James Marape menetapkan darurat nasional selama 14 hari sejak Kamis (11/10, usai demonstrasi dan kekerasan mengakibatkan 16 orang tewas di ibu kota Port MOresby.

Demonstrasi dipicu karena ada kekurangan pada pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 300 Kina atau setara Rp1,2 juta dari semestinya.

Akibat kesalahan pembayaran gaji ini, ratusan petugas polisi, staf penjara dan PNS melakukan mogok kerja dan demonstrasi di depan gedung parlemen.

Namun pemimpin oposisi Papua Nugini Joseph Lelang menyebut demonstrasi dan penjarahan ini sebenarnya dipicu ketidakpuasan masyarakat, akibat tingginya biaya hidup dan angka pengangguran di ibu kota.

Mantan anggota parlemen Chiave di Dataran Tinggi Timur, James Nomane, juga menyerukan agar Perdana Menteri Papua Nugini James Marape untuk mundur dari jabatannya.

"James Marape harus mengundurkan diri. Krisis ini merupakan kombinasi dan gelombang besar permusuhan rakyat kita dalam pelayanan publik, yang berasal dari kesalahan manajemen ekonomi," ungkap Nomane.

"Perdana Menteri, Bendahara, Kepala Kepolisian 100 persen bersalah. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk kecuali kita menghentikan kebusukan ini," kata dia, dikutip dari CNN.

Sebelumnya PM Marape telah menyampaikan permintaan maaf publik dan mengatakan kesalahan sistem telah berdampak pada "semua pegawai negeri yang digaji pemerintah". Dia mengatakan kekurangan pembayaran itu akan dikompensasi pada penggajian berikutnya.