Di tengah penurunandaya beli yang tercermin dari deflasi empat bulan berturut-turut, pemerintah berencana menambah 'beban' masyarakat, terutama kelas menengah.

Beban tersebut berupa pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Meskipun aturannya masih digodok, tetapi ini tentu akan menambah pengeluaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pemotongan gaji itu akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Ia menyebut program pensiun baru itu tak akan diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya untuk pemilik gaji dengan jumlah tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan data BPS, deflasi di Indonesia terjadi selama empat bulan berturut-turut sejak Mei hingga Agustus 2024.

Tak hanya itu, Bank Indonesia (BI) melalui survei konsumen yang dilakukan juga mencatat terjadi penurunan konsumsi pada masyarakat kelompok pengeluaran Rp1 juta sampai Rp3 juta per bulan pada Agustus 2024.

Kedua faktor tersebut sudah cukup menunjukkan beban masyarakat kelas menengah hampir miskin sangat besar sehingga uang untuk belanja konsumsi berkurang.

Marsel (34), seorang pekerja swasta di Jakarta dengan tegas menolak rencana pemotongan gaji untuk program baru ini. Meskipun hanya dikenakan untuk gaji tertentu, ia menilai pasti akan berdampak pada dirinya.

"Nggak usah lah, gaji sudah pas-pasan juga, malah mau kena potongan wajib lagi. Kalau mau, tidak usah wajib, tapi pasti nggak akan ada yang mau juga," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : DJP Jawab Polemik Saaih Halilintar Gagal ke PON karena Tak Punya NPWP

Menurutnya, selama ini sistem dana pensiun (dapen) pemerintah saja kacau balau, seperti Jiwasraya dan Asabri. Ia menilai tidak jelas dana pensiun ini akan diletakkan di mana, serta ada kekhawatiran duitnya hanya akan menjadi sumber korupsi baru.

"Lagian dapen juga bunganya nggak seberapa, sementara sekarang sudah banyak instrumen investasi lain yang bisa menawarkan bunga lebih besar. Saya sih milih investasi sendiri daripada dikorupsi uangnya," jelasnya.

Sri Depi (33), karyawan swasta di Jakarta juga mengungkapkan hal yang sama. Ia tidak setuju dengan program baru ini karena dianggap hanya menjadi tambahan beban. Lain halnya kalau potongan dana pensiun ini dibebankan penuh ke perusahaan atau pemberi kerja, ia akan setuju. Tapi, jika dari gaji sendiri sudah pasti ia tolak.

"Jika memang ini jadi pemotongan gaji, maka akan memberatkan karyawan," kata Sri.

Senada dengan Marsel, ia pun meragukan kejelasan dana yang dipotong akan diletakkan di mana. Sebab, apabila tidak ada perbaikan sistem dana pensiun pemerintah, bisa-bisa gaji pekerja yang dipangkas bisa raib dan sulit untuk dicairkan ketika pensiun.

"Jangan sampai dana pensiun diputar atau ditaruh ditempat yang tidak jelas, karena bisa menimbulkan fraud atau gagal bayar," imbuh Sri.

Sri sendiri lebih memilih menabung sendiri uangnya untuk masa tua dibandingkan dipungut negara lewat program dana pensiun wajib. Apalagi, sudah banyak beban potongan yang ditanggung pekerja sehingga ia tak sanggup lagi apabila ada tambahan wajib.

"Sudah banyak potongan-potongan gaji yang dibebankan ke karyawan. Misalnya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak, bahkan nanti akan ada potongan dari Tapera. Jadi saya menolak program ini meski baru rencana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]