Junta militer bakal membebaskan 7.012 tahanan saat memperingati hari kemerdekaan Myanmaryang ke-75 pada hari ini, Rabu (4/1).

Namun, media pemerintah Myanmar, MRTV, melaporkan amnesti itu tak berlaku bagi pelaku pembunuhan, perkosaan, atau dipenjara karena berkaitan dengan kasus ledakan.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALKroni Putin Murka 400 Tentara Rusia Tewas hingga AS Tegur Israel

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

[Gambas:Video CNN]

Dalam pidato di peringatan hari kemerdekaan Myanmar, kepala junta militer, Min Aung Hlaing, menyampaikan terima kasih kepada pihak yang bersedia bekerja sama.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa negara dan organisasi dan individu yang dengan positif bekerja sama dengan kami di tengah semua tekanan, kritik dan serangan," kata Aung Hlaing.

Terlepas dari pernyataan Aung Hlaing, sebelumnya junta juga membebaskan 814 tahanan di Hari Persatuan pada 12 Februari.

Lihat Juga : Mantan Menlu Korut Dieksekusi Mati, Alasan Masih Misterius

Pada Oktober 2021 lalu, junta juga dilaporkan membebaskan 1.600 tahanan saat Hari Raya Budha.

Myanmar berada dalam krisis politik dan kemanusiaan usai junta militer mengambil alih secara paksa pemerintahan sah pada Februari 2021.

Ketika itu, militer menangkap sejumlah petinggi negara mulai dari Presiden Myanmar Win Myint, hingga penasihat negara Aung San Suu Kyi.

Usai aksi kudeta tersebut, warga Myanmar menggelar aksi. Namun, militer menanggapi dengan kekuatan berlebih.

Mereka menangkap dan tak segan membunuh siapa saja yang menentang pemerintahannya.

Lihat Juga : Bos Tentara Bayaran Rusia Wagner Ungkap Susah Payah Kuasai Ukraina

Menurut laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP) hingga kini tercatat 2,692 orang tewas dan 16.862 orang ditangkap sejak kudeta.

Junta terus menjadi sorotan karena hingga kini dianggap masih melakukan kekerasan meski banyak negara sudah mendesak agar tindakan itu dihentikan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bahkan sempat menggelar konferensi tingkat tinggi untuk membahas situasi di Myanmar pada April 2021 lalu.

Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus. Poin itu di antaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke negara itu.