Persatuan Islam (Persis) masuk daftar ormas keagamaan yang mengajukan izin tambangke pemerintah. Organisasi ini menjadi ormas ketiga yang menyatakan bersedia menerima izin tambang dari Presiden Jokowi.

Sebelum Persis, ada dua ormas Islam yang sudah menerima izin tersebut. Mereka adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Lihat Juga : Jokowi Bakal Diberi Gelar 'Bapak Peduli Guru Ngaji'

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya butuh pemasukan untuk mengelola berbagai kegiatan. Dia berkata PBNU selama ini mayoritas program dikelola oleh komunitas nahdliyin, warga NU.

Sumber daya keuangan PBNU mulai tak kuat menopang program-program itu. Misalnya dalam mengelola 30 ribu pesantren. Beberapa pesantren memiliki santri hingga puluhan ribu.

"Pertama-tama saya katakan, NU ini butuh, apapun yang halal, yang bisa menjadi sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi," kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah memutuskan lokasi tambang PBNU. PBNU bakal mengelola tambang bekas PT Kaltim Prima Coal milik grup usaha Bakrie di Kalimantan Timur dari pemerintah.

Lihat Juga : PBNU: Tambang Itu Halal, Tak Haram Sama Sekali

Muhammadiyah

Setelah kajian beberapa minggu, Muhammadiyah mengikuti jejak NU. Mereka menyatakan menerima tawaran pemerintah mengelola tambang.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan keputusan ini dilakukan demi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah keburukan).

Haedar memastikan Muhammadiyah akan mengelola tambang dengan memperhatikan lingkungan. Bahkan, mereka menawarkan model pengelolaan tambang hijau.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, Minggu (28/7).

Muhammadiyah telah membentuk Tim Pengelola Tambang. Tim itu dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

Pemerintah belum mengumumkan lokasi tambang untuk Muhammadiyah. Namun, Bahlil memastikan lokasi terbaik.

"Insyaallah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ucap Bahlil pada Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/7).

Lihat Juga : Haedar Nashir: Semua Pengurus Muhammadiyah Sepakat Izin Tambang

Persis

Persatuan Islam ikut bersedia mengelola izin tambang dari Jokowi. Mereka memutuskan hal itu setelah kajian selama tiga pekan.

Salah satu ormas Islam tertua di Indonesia itu menggelar Rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah PP Persis pada 2-3 Juli 2024. Pertemuan itu memutuskan Persis akan mengelola tambang.

Persis sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti keputusan itu. Mereka berkomitmen mengelola tambang dengan baik dan benar.

"Untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumber daya alam secara benar sesuai regulasi, sekaligus untuk menguji komitmen para pengusaha membawa misi agama dalam usaha pertambangan," kata Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) Jeje Zaenudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).

KWI dan PGI menolak

Tak semua ormas keagamaan mau menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Misalnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Sejak awal, mereka menyatakan penolakan. Mereka beralasan ingin menghindari konflik kepentingan dalam urusan pertambangan.

"Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya," kata kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Henrek Lokra kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/7).

"Dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral," imbuhnya.

Lihat Juga : Remaja Masjid Temui Jokowi, Beri Sinyal Mau Ikut Kelola Tambang