lotus4d com register - Pengusaha Tiba
2024-10-08 06:07:02
Jakarta, CNBC Indonesia- Tak hanya moratorium pembangunan Hotel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali juga mengusulkan pemerintah untuk melaksanakan moratorium atau menangguhkan izin pembangunan klub baru di Bali, khususnya di Kabupaten Badung.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, perlu dilakukan pendataan hingga penataan atau penertiban izin usaha klub di Bali, khususnya di wilayah Kuta, Kabupaten Badung. Hal itu, katanya, untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. Sebab, saat ini saja sudah ada sekitar 20 klub yang berdiri berdekatan.
Baca:Muncul Wacana Moratorium Hotel, Bos Pengusaha Pariwisata Sentil Begini |
"Menurut hemat saya, izinnya perlu di-stop dulu, jadi biar nggak terlalu banyak. Karena di daerah Kuta sendiri menurut saya itu klub atau beach club sudah sangat cukup ya," kata Rai kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/9/2024).
Selain karena jumlah klub yang sudah sangat mencukupi, Rai menilai pemerintah juga perlu mempertegas regulasi pembangunan izin usaha klub, supaya tidak mengganggu atau merugikan usaha lainnya.
"Klub atau beach klub ini kan mengambil lahan juga banyak, begitu juga di samping-sampingnya itu ada banyak hotel yang sudah berdiri lebih dulu. Nah keluhan yang terjadi selama ini karena musiknya terlalu besar, jadi sangat mengganggu baik kenyamanan daripada tamu-tamu hotel maupun para warga lokal di sana," ujarnya.
"Makanya penting regulasinya diperketat, misalnya kalau beach club karena tempatnya terbuka, jam malamnya itu jangan melebihi jam 11 lah ya. Kalau di indoor boleh dilakukan sampai jam 2 (pagi), itu kan sudah ada aturannya," imbuh dia.
 Foto: Ilustrasi Klub Bali. (Pixabay)Ilustrasi Klub Bali. (Pixabay) |
Meski begitu, Rai mengakui bahwa bisnis klub atau beach club juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali itu sendiri, khususnya di Badung.
"Jadi ini perlu perhatian khusus dan aturan yang ketat, yang harus ditaati oleh semua pihak," ucapnya.
Lebih lanjut, Rai juga menyoroti aksi atau tindakan para turis di Bali yang tidak senonoh, meresahkan, dan tidak menaati adat istiadat budaya di Bali. Menurutnya, hal itu perlu ditertibkan karena tidak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat.
"Ini perlu ditertibkan, karena beda mereka dengan kalau di negara seperti Thailand, atau di Hong Kong, atau di mana saja ya. Jadi kita itu harus me-respect budaya kita. Hal-hal yang tidak sesuai dengan arah kebijakan itu penting ditertibkan. Aturannya perlu ditertibkan, karena akan menggradasi daripada adat budaya kita," kata Rai.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Uno mengaku bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan.
Baca:Pengusaha Hotel Setuju Moratorium, Ingatkan Masalah Ancam Bali |
Sandi menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air, yakni penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.
"Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan dan beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama," ujar Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali, dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf RI, Senin (2/9/2024).
(wur) Saksikan video di bawah ini:
