Sejumlah ekonom khawatir kisruh dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berdampak negatif ke dunia usaha hingga investasidi Indonesia. Terlebih, ini bukan kali pertama terjadi dualisme di tubuh organisasi tersebut.

Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid sejatinya masih pemimpin sah para pengusaha. Namun, posisinya digulingkan melalui skema musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Sabtu (14/9) yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketum Kadin 2024-2029.

Putra Aburizal Bakrie itu menegaskan penunjukannya menjadi ketua umum bukan bentuk kudeta, padahal ditolak 21 Kadin Daerah (Kadinda). Anin menekankan munaslub merupakan inisiatif dari Kadinda dan Anggota Luar Biasa (ALB).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022," katanya dalam Konferensi Pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

"Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," tegas Arsjad yang kini terusir dari Menara Kadin.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kisruh di internal Kadin pasti membuat dunia usaha terganggu. Bahkan, menurutnya, dualisme Kadin akan menghambat investasi di tanah air.

Ia khawatir bakal ada sekat antar-pengusaha di Indonesia. Huda meyakini ada kubu Istana yang akan menghalangi gerak-gerik Arsjad Cs ke depan.

"Investasi jadi akan terhambat karena intrik politik internal Kadin ini. Pada akhirnya, ekonomi akan berjalan lebih lambat," ucap Huda kepada CNNIndonesia.com,Rabu (18/9).

Huda menekankan dunia usaha tidak akan mempercayai sistem bisnis di Indonesia. Menurutnya, oligarki pemerintah membuat benteng-benteng itu semakin tinggi.

Ia memperkirakan akan banyak masalah baru imbas dimulainya aksi menyingkirkan Arsjad selaku ketua umum Kadin sah. Menurutnya, ini adalah hasil buruk dari oligarki, di mana pengusaha tak akan mendapat keuntungan jika tak dekat penguasa.

"Jika bisnis investor merupakan saingan ketua umum Kadin terpilih (Anindya Bakrie), maka bisa dibuat barriers to entry bagi pesaing baru. Atau ada pengusaha yang sudah eksisting dan menjadi pesaing bisnis ketua Kadin terpilih, ya siap-siap saja bisa ada masalah bisnis ke depannya ... (Kubu Arsjad) bukan hanya akan menarik diri, namun pasti akan disingkirkan dari proyek pemerintah ke depan," tuturnya.

"Awalnya (Arsjad Rasjid) didongkel dari ketua umum Kadin, kemudian akan ada masalah menyangkut bisnis mereka ke depan. Kebijakan yang diambil pun akan mendukung bisnis dari ketua Kadin yang terpilih (Anindya)," wanti-wanti Huda.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengajak untuk melihat dengan cakupan lebih luas dari kisruh Kadin. Ia menegaskan dualisme di tubuh organisasi besar bukan pertama kali terjadi.

Ia menyebut dualisme tentu sangat merugikan. Utamanya, bagi mereka yang terkait secara langsung di dalam organisasi tersebut.

"Apakah kemudian ini akan berdampak ke dunia usaha ataupun, misalnya investasi? Sekali lagi, ini akan tergantung dari seberapa cepat kemudian Kadin bisa melakukan konsolidasi dan punya kesepakatan antara pihak yang mengaku punya kewenangan legal," jelasnya.

"Jika berlarut-larut, saya kira ini akan menunjukkan bahwa sekali lagi hal ataupun kondisi dualisme kepemimpinan maupun kepastian dari sebuah organisasi di Indonesia itu tidak begitu baik dan bisa saja menjadi preseden yang tidak baik bagi calon investor nantinya," pesan Yusuf.

Meski begitu, Yusuf belum melihat ada ancaman kubu Arsjad akan menarik diri dari proyek pemerintah. Ia menekankan pengusaha tetap bakal menjadi mitra untuk mencapai target-target penguasa ke depan.

Akan tetapi, ia mengatakan pasti akan ada dampak kepada pemerintah, khususnya presiden. Yusuf menyebut calon investor bakal memelototi betul peluang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Apakah kemudian investasi secara umum itu akan terdampak? Menurut saya, sekali lagi akan dipengaruhi oleh seberapa lama dan jauh konflik ini akan berlangsung. Lalu, bagaimana respons pemerintah dalam melihat kisruh munaslub ini, misalnya bagaimana pemerintah mengakui Kadin yang sifatnya betul-betul legal dan ilegal," tandasnya.

Sebelum Arsjad Vs Anin, dualisme Kadin pernah terjadi pada 2010-2015. Kadin Indonesia saat itu terbagi dua, yaitu di bawah pimpinan Suryo Bambang Sulisto (SBS) dan Eddy Ganefo.

Masalah ini sempat dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Kadin di bawah SBS. Munas VII berlangsung 22-24 November 2015 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Namun, dualisme terulang pada periode 2015-2020. Organisasi para pengusaha itu terpecah menjadi 'Kadin Kuningan' dan 'Kadin Menteng'.

Kadin Kuningan dipimpin oleh Rosan Roeslani, sedangkan Kadin Menteng dipimpin Eddy Ganefo alias Egan. Kendati, dalam situs resmi Kadin hanya menyatakan Rosan sebagai ketua umum Kadin 2015-2021.

[Gambas:Video CNN]