Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2025 pada (16/8) lalu. Dalam RAPBN, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebersar 5,2 persen.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyoroti angka ini, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung kurang konsisten.

Bahkan, kata Said, sejak 2015 hingga 2024, baru sekali pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melampaui target pada APBN, yakni pada 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jawabannya sudah ada dipikiran kita semua, kita menghadapi berbagai persoalan struktural; ekonomi biaya tinggi karena perizinan dan korupsi," kata Said.

Persoalan lainnya, kata Said adalah ketidakpastian hukum, kualitas SDM yang belum memadai. Kemudian, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi.

"Berbagai persoalan ini sudah kita bincangkan sudah lama sekali. Namun seolah belum cukup energi untuk keluar sepenuhnya dari persoalan ini," ujar Said.

Bukan hanya itu, turunnya daya beli masyarakat akibat menyusutnya kelas menengah juga turut andil. Padahal, kelas menengah selama ini menjadi penggerak konsumsi domestik dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Said yang juga Politikus PDIP ini meminta pemerintah memperhatikan kalangan kelas menengah.

"Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik," ujarnya.

Kemudian, Said juga mendorong agar pemerintah lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Strateginya, konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor," ujar Said.

"Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik," kata dia.

Di sisi lain, ia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang diusulkan sebesar Rp16.100 per dolar AS. Banggar berharap pemerintah dapat menurunkan targetnya menjadi Rp15.900 per dolar AS.

"Kita yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguat investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat," ujarnya.

Selain itu, Said juga meminta pemerintah menurunkan target tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun pada RAPBN 2025 dari 7,1 persen menjadi 6,9 persen.

"Pimpinan Banggar DPR berharap suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di Nota Keuangan RAPBN 2025 setidaknya di rata rata 6,9 persen," kata Said.

Dia menilai suku bunga SBN yang tinggi telah menciptakan beban yang tinggi, tercermin pada nilai akumulatif bunga utang sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp2.569,4 triliun.

"Dengan tingkat bunga government bond tertinggi dibanding negara peers membuat fiskal tidak sehat. Pemerintah harus mempelajari dan mengembangkan best practice dari negara peers yang berada di level 1 -3 persen," ujarnya.