Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RUU Wantimpres bersama Pemerintah batal mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Mereka bersepakat mengubah nomenklatur lembaga tersebut menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Lihat Juga : Pansus Haji Bakal Ajak Polisi Panggil Menag Yaqut Usai 2 Kali Mangkir

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setuju ya dibungkus nih," kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dalam rapat.

"Jadi (namanya) Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia," sambungnya.

Lihat Juga : Megawati-Prabowo Akan Bertemu, PDIP Bantah Ingin Transaksi Politik

Dalam rapat tersebut, Panja Baleg bersama Pemerintah juga sepakat jabatan ketua dewan pertimbangan presiden Republik Indonesia dapat dijabat secara bergantian.

Salah satu pertimbangan kesepakatan itu adalah Indonesia menganut sistem presidensil sehingga presiden seharusnya diberikan keleluasaan untuk menentukan para sosok pemberi penasihat.

"Setuju ya usulan pemerintah? Pak jenderal?" tanya Awiek dalam rapat.

"Siap pimpinan untuk yang ini kami setuju," kata Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan.

"Ini tanda-tanda ini kalau udah setuju ini ketuk ya," timpal Awiek.

Lihat Juga : Doli Kurnia Luruskan soal Niat Evaluasi MK: DPR Tak Punya Kewenangan

Sebelumnya, ketentuan dalam Pasal 1 A draf RUU Wantimpres mengatur Dewan Pertimbangan Presiden akan berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

"Dengan Undang-Undang ini ditetapkan Dewan Pertimbangan Presiden berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung," demikian bunyi Pasal 1A dalam draf RUU. Pasal ini adalah pasal baru yang disisipkan di antara pasal 1 dan 2.