Kementerian Luar Negeri Filipinamelayangkan protes terhadap Chinausai merilis peta baru edisi 2023 pada Senin (28/8) lalu.

Asisten Sekretaris Kemlu Filipina Daniel Espiritu mengonfirmasi pada Kamis (31/8) bahwa Manila telah mengajukan nota diplomatik untuk memprotes sikap China ini.

"Langkah terbaru ini bertujuan melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas fitur Filipina dan zona maritim tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS)," demikian keterangan Kemlu Filipina, seperti dikutip CNN Filipina, Kamis (31/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemlu Filipina pun menyerukan Negeri Tirai Bambu untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya berdasarkan UNCLOS dan putusan arbitrase 2016.

Kementerian Sumber Daya Alam China merilis peta baru Beijing pada Senin yang membuat murka sejumlah pihak, terutama India.

Dalam peta itu, China mengklaim wilayah yang mencakup wilayah sengketa dengan negara-negara lain seperti Arunachal Pradesh dan Aksai Chin di India, Taiwan, hingga Laut Cina Selatan.

Kawasan di Laut Cina Selatan ini bersinggungan dengan sejumlah negara mulai dari Brunei, Filipina, Vietnam, hingga Indonesia yakni di dekat perairan Natuna. Wilayah ini sejak lama memang menjadi sengketa akibat klaim historis sembilan garis putus-putus Beijing.

Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyan Jaishankar, mengatakan klaim China ini tidak masuk akal.

"Membuat klaim yang tidak masuk akal atas wilayah India tidak menjadikan wilayah itu sebagai teritorial China," ucap Jaishankar kepada saluran berita lokal NDTV seperti dikutip Reuters.

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menolak klaim sepihak Beijing.

"Terkait permasalahan Laut Cina Selatan yang sebelumnya termasuk permasalahan demarkasi maritim, Malaysia secara konsisten menolak klaim kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi pihak asing mana pun atas fitur maritim atau wilayah maritim negara kita berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979," demikian pernyataan Kemlu Malaysia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan tetap pada sikap Indonesia selama ini yakni mematuhi UNCLOS 1982.

Lihat Juga : China Cari Gara-gara, Rilis Peta Baru Klaim Wilayah India-Dekat RI

"Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten yaitu bahwa penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982," kata Retno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

[Gambas:Video CNN]

China sejauh ini sudah buka suara terkait protes keras negara-negara ini. Juru bicara Kemlu Wang Wenbin menegaskan perilisan peta standar China merupakan agenda rutin pemerintah.

"Ini adalah praktik rutin dalam pelaksanaan kedaulatan China sesuai dengan hukum," kata Wang saat konferensi pers pada Rabu (30/8), dikutip situs resmi Kemlu China.

"Kami berharap pihak-pihak terkait bisa tetap objektif dan tenang, serta tak menafsirkan masalah ini secara berlebihan."