Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan cara membayar utang jatuh tempodi awal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Diketahui utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan setiap utang jatuh tempo harus dibayar. Karena itu, pemerintah tidak akan menegosiasi untuk mencicil utang itu.

Cara yang dilakukan pemerintah untuk membayar utang tersebut adalah dengan refinancing. Refinancingadalah metode pembayaran utang dengan cara mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Skema refinancing, sambung Riko, dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mau berinvestasi kembali, maka investor akan melihat peringkat kredit Indonesia.

"SBN ada pemegangnya. Nah ketika jatuh tempo pemegang SBN jatuh tempo dia akan beli membeli SBN tersebut, refinancingkonsep gitu, karena dia butuh instrumen buat investasinya. Apa yang dilihat dia? Bagaimana credit rating negara tersebut. Jadi dia akan refinancingSBN dia yang jatuh tempo sepanjang dia tahu bahwa negara yang dia investasikan kredibel," imbuhnya.

Agar investor percaya, maka fondasi perekonomian Indonesia katanya harus dijaga tetap kuat. Selain itu, pemerintah juga sering memberikan penjelasan terkait perekonomian Indonesia kepada investor-investor besar yang memiliki obligasi global atau global bond.

"Dan mereka apresiasi akan hal tersebut dan mereka akan tetap menginvestasikan kekayaan mereka di bond di Indonesia," katanya.

Utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo. Jumlah ini terdiri terdiri dari Rp705,5 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun pinjaman.

Artinya, pada awal tahun pemerintahannya, presiden terpilih Prabowo Subianto harus membayar utang yang sangat tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.

"Itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Kamis (6/6).

[Gambas:Video CNN]