Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan Rp722,6 triliun untuk pendidikan di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto, termasuk untuk makan gratis.

"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," katanya dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," sambung Jokowi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," jelas Jokowi.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," tambahnya.

Selain itu, makan gratis bisa masuk strategi jangka menengah untuk membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM). Jokowi berharap ini mampu mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial," tutupnya.

Makan bergizi gratis disinggung tiga kali dalam Pidato Nota Keuangan RUU APBN 2025 oleh Presiden Jokowi. Akan tetapi, sang Kepala Negara sama sekali tak merinci besaran anggarannya.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menyebut anggaran makan gratis di tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Keponakan Prabowo itu mengumumkannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan anggaran sebesar itu adalah buah kesepakatan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Prabowo.

"Kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama," jelasnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

[Gambas:Video CNN]