Menteri Keuangan Sri Mulyani minta maaf kepada anggota DPRRI di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (19/9), jelang habis masa kerja di pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, sejak mulai kembali menjabat sebagai menkeu di pemerintahan pertama Jokowi yakni 2016, banyak sekali pertemuan dan diskusi yang dilakukan dengan DPR terkait kebijakan baru maupun hanya sekedar APBN.

Dari banyaknya rapat yang terlaksana, tak sedikit diskusi berjalan alot karena perbedaan pendapat. Namun, semua bisa terlalui sehingga ia merasa perlu meminta maaf apabila ada kebijakan yang diambil tidak disenangi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Manusia adalah tempat salah dan lupa, karenanya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya," kata dia.

Selain itu, ia juga berterima kasih kepada DPR RI yang sudah menjadi mitra pemerintah dan mengawal keuangan negara bersama-sama.

"Akhir kata sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari badan anggaran dan seluruh komisi, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho bagi kita dalam merawat Tanah Air, menjaga sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

Hari ini, Banggar dan pemerintah menyampaikan hasil pembahasan RUU APBN 2025 kepada pimpinan DPR melalui Rapat Paripurna dan telah disahkan menjadi uu.

Berikut rinciannya APBN 2025:

Asumsi dasar ekonomi makro

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen.
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai tukar rupiah: Rp16 ribu per dolar AS
- Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7 persen
- Harga minyak mentah Indonesia: US$82 per barel
- Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
- Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

[Gambas:Video CNN]

Postur APBN 2025:

Pendapatan negara Rp3.005,12 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp581,1 triliun.

Belanja negara Rp3.621,31 triliun yang terdiri dari belanja K/L Rp1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp919 triliun.

Defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).