Kabinet Israelsepakat "melegalkan" lima pos permukiman di Tepi Barat dan sanksi atas otoritas Palestinapada Kamis (27/6) malam waktu setempat.

Media resmi pemerintah, KAN, melaporkan Kabinet Keamanan menyetujui usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk legalisasi lima pos permukiman di Tepi Barat.

Lihat Juga : Korut Luncurkan Rudal Balistik, Korsel Langsung Analisis

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sanksi Israel ke otoritas Palestina berupa pencabutan izin dan tunjangan bagi pejabat, membatasi pergerakan, dan mencegah pejabat senior meninggalkan Palestina, demikian dikutip Anadolu Agency.

Tak hanya itu, rencana Menkeu ini meliputi langkah-langkah menghapus kekuasaan eksekutif dari Otoritas Palestina di Tepi Barat bagian selatan, menindak secara hukum pembangunan illegal, dan melindungi situs warisan budaya serta kawasan lingkungan hidup.

Lihat Juga : Israel Serang Kamp Nur Shams, 1 Komandan Kelompok Palestina Tewas

Nantinya, wilayah yang ditetapkan sebagai "Wilayah B" di Tepi Barat akan berada di bawah kontrol sipil Palestina dan kendali keamanan Israel.

Usulan Smotrich muncul setelah lima negara Eropa ramai-ramai mengakui negara Palestina.

Kelima negara itu yakni Armenia, Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia. Pemerintah negara tersebut menyatakan pengakuan ini sebagai tonggak sejarah sekaligus untuk mendorong perdamaian permanen Israel-Palestina.

Pengakuan ramai-ramai dari negara Eropa itu terjadi saat agresi Israel di Gaza kian brutal. Imbas operasi tersebut, lebih dari 37.000 warga di Palestina meninggal.