Rusia mengisyaratkan mungkin bakal melancarkan "operasi militer" yang sama seperti yang sedang berlangsung di Ukraina terhadap sebuah negara di Eropa Timur.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moldova mungkin bakal "mengikuti jejak Kyiv" menyusul wilayah separatis pro-Moskow, Transnistria, yang diklaim telah meminta pertolongan kepada Kremlin.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALNego Gencatan Israel-Hamas sampai Netanyahu Desak Warga Terjun Perang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Kementerian Luar Negeri Moldova, Rusia tidak punya hak untuk menasihati negaranya soal demokrasi.

"Menteri Lavrov dan rezim Kremlin tidak memiliki hak moral untuk menceramahi tentang demokrasi dan kebebasan," kata Kemlu Moldova melalui sebuah pernyataan pada Minggu (3/3).

Lihat Juga : Seperti Apa Kehidupan Warga Muslim di Israel?

"Sebuah negara yang memenjarakan politikus oposisi dan membunuh mereka, menyerang negara tetangganya secara tidak wajar, tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada dunia selain darah dan penderitaan," papar kementerian itu menambahkan.

Pernyataan tersebut merujuk pada kabar aktivis sekaligus tokoh oposisi ternama Rusia, Alex Navalny, yang meninggal dunia dalam penjara baru-baru ini.

Pada Sabtu (3/3), ratusan warga Rusia menghadiri acara pemakaman Navalny, yang terkenal vokal mengkritik Presiden Vladimir Putin semasa hidupnya.

Kematian Navalny terjadi hampir dua tahun setelah Rusia melancar invasi besar-besaran ke Ukraina. Sejak invasi berlangsung, Transnistria beberapa kali kembali mendeklarasikan keinginan mereka untuk sukarela bergabung dengan Rusia.

Transnistria memang bagian dari wilayah Moldova yang diakui secara internasional, namun daerah itu dikuasai separatis pro-Rusia.

Transnistria juga masih mendapatkan bantuan dari Rusia, termasuk penempatan ratusan pasukan Rusia sebagai penjaga keamanan.

Konflik di Transnistria pecah kala runtuhnya Uni Soviet. Akibat keruntuhan itu, konflik militer terjadi antara faksi pro-Moldova dan pro-Rusia untuk memperebutkan nasib wilayah itu kedepannya.

Pada 1992, gencatan senjata berhasil dicapai. Namun, status politik Transnistria itu masih menggantung.