Malaysiabakal menggelar pemilihan umumpada 19 November mendatang, lebih cepat satu tahun dari jadwal sebelumnya.

Komisi Pemilu Malaysia mengambil keputusan ini di akhir rapat pada Kamis (20/10), sekitar sepekan setelah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemen.

Berdasarkan aturan Malaysia, pemilu memang harus langsung digelar dalam kurun 60 hari setelah parlemen dibubarkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tekanan ini tak hanya datang dari luar, tapi juga dalam partainya, UMNO, juga koalisinya, Barisan Nasional (BN).

Sejumlah kubu di dalam BN menganggap Malaysia membutuhkan pemimpin dengan dukungan lebih kuat di tengah perpecahan internal.

Saat ini, BN memang masih memegang mayoritas kursi di parlemen Malaysia, tapi jumlahnya terpaut tipis dari oposisi, koalisi Pakatan Harapan.

Pakatan Harapan sendiri sebenarnya keluar sebagai pemenang dari pemilu pada 2018 lalu, mencetak sejarah karena berhasil melengserkan UMNO yang sudah berkuasa sejak Malaysia merdeka.

Namun kemudian, pergolakan politik mengguncang Malaysia ketika Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri karena perpecahan internal Pakatan Harapan.

Gonjang-ganjing ini membuka jalan bagi BN kembali berkuasa di Negeri Jiran. Jika BN kembali menang dalam pemilu kali ini, sejumlah pihak khawatir mantan PM dari UMNO, Najib Razak, bakal dibebaskan dari proses peradilan.

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun terkait kasus korupsi 1MDB yang menjeratnya. Sejumlah kasus lain juga masih menantinya.

Kalau BN menang, oposisi Malaysia khawatir raja akan memberikan pengampunan dan Najib kembali bebas.

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, pun menyerukan agar Pakatan Harapan merapatkan barisan.

"Kami ingin mengakhiri korupsi. Masalah utama yang sedang tinggi adalah biaya hidup, perumahan terjangkau, kesehatan, dan kualitas pendidikan," katanya, seperti dikutip AFP.