MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun -  Anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) diterima 13 satker di lingkup Pemkab Madiun.

Dana yang bersumber dari bagi hasil pajak penerimaan cukai tembakau itu mencapai Rp 30,274 miliar tahun ini.

Mengalir ke 11 organisasi perangkat daerah (OPD) serta dua rumah sakit umum daerah (RSUD).

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Madiun Puji Satriyo membeberkan perinciannya.

Penerimaan terbesar untuk RSUD Dolopo Rp 5,5 miliar dan RSUD Caruban Rp 5,1 miliar.

Baca Juga: Diterjang Angin Kencang, Joglo Warga Madiun Ambruk, BPBD Minta Warga Waspada

Sedangkan terkecil diterima Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan Rp 350 juta, (selengkapnya lihat grafis).

Alokasi anggaran itu disebutnya sudah mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.

‘’Untuk sejumlah bidang, seperti kesehatan, kesejahteran masyarakat, pertanian dan penegakan hukum. Ada sosilisasi, penambahan sarpras puskesmas dan lainnya,’’ tambahnya.

Dia menjelaskan, peruntukan anggaran DBHCHT sudah memiliki ketentuan baku.

Baca Juga: Daftar Lengkap Pemenang Santini Jebreeet Media Award 2024, Megawati Atlet Perempuan Terfavorit

Bahkan program kegiatan menggunakan anggaran cukai melalui proses Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) dengan pemprov, Kemendagri, Kemenkeu, hingga Bea Cukai.

Pengalokasikannya pun lebih ketat. ‘’Kalau tidak sesuai peruntukannya tidak boleh,’’ tuturnya.

Sementara itu, besaran dana bagi hasil pajak tersebut ditentukan langsung pemerintah pusat.