KoalisiOjek OnlineNasional (KON) mengaku bakal menggelar aksi lanjutan apabila Kominfotidak kunjung menyelesaikan masalah tarif pengiriman dalam waktu dua minggu.

Ancaman tersebut disampaikan usai Direktur Pos Ditjen PPI Kominfo Gunawan Hutagalung menemui massa aksi dan berjanji mengatasi persoalan tarif.

"Kita beri waktu selama dua minggu untuk menagih janji tersebut. Kalau tidak kita bakal lakukan aksi lagi," ujar koordinator aksi dari atas mobil komando, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Demo Ojol Memanas, Massa Bakar Ban hingga Lempar Petasan

Setelah menerima perwakilan Kominfo tersebut, massa aksi langsung membubarkan diri secara tertib dari kawasan Patung Kuda.

Sementara itu petugas kebersihan juga terlihat mulai membersihkan lokasi aksi. Kendati demikian arus lalu lintas di kedua ruas Jalan Medan Merdeka Barat masih belum dapat dilalui kendaraan.

Janji Kominfo ke massa ojol

Sebelumnya, Direktur Pos Ditjen PPI Kominfo Gunawan Hutagalung menemui massa aksi pengemudi ojol di Patung Kuda. Gunawan mengklaim pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan persoalan tarif yang dikeluhkan oleh para pengemudi ojol.

Ia mengaku seluruh tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) juga telah diterima secara langsung oleh Wakil Menteri Kominfo.

"Pak Wamen sudah menerima masukan teman-teman dan Pak Wamen sedang berkoordinasi untuk menyelesaikannya sesegera mungkin," ujarnya dari atas mobil komando.

Lihat Juga : Koalisi Ojol Minta Tetapkan Batas Tarif Bawah Kurir Makanan dan Barang

Gunawan mengatakan pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan pihak aplikator dan pengemudi ojol selaku mitra untuk mengambil solusi persoalan tarif yang dikeluhkan.

"Sesegera mungkin kita akan bertemu dan membahas itu semua. Pak Wamen sudah mendengar dan akan mencarikan solusi yang terbaik dan berkeadilan bagi teman-teman semua," tuturnya.

Sebelumnya Koalisi Ojol Nasional (KON) meminta agar Kemenkominfo menerbitkan aturan baru terkait batas tarif bawah biaya pengantaran barang dan makanan.

Ketua Divisi Hukum KON Rahman Thohir mendesak agar Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 dapat segera direvisi dengan menambahkan formulasi tarif biaya pengantaran.

Pasalnya, kata dia, aturan yang ada selama ini masih belum mengatur besaran layanan jasa pos komersial. Sehingga besaran biaya dilakukan secara sepihak dari aplikator dan memberatkan para mitra.

"Selama ini kita merasa belum ada aturan main sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain harga yang tidak manusiawi," ujarnya dalam aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

"Karena dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kemenkominfo tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak menetapkan layanan pos komersial yang berarti diserahkan kepada pasar," imbuhnya.

Lihat Juga : Demo Potongan Tarif, Ratusan Pengemudi Ojol Menyemut di Patung Kuda