DPRdijadwalkan akan segera mengesahkan RUU Kementerian Negara dan RUU Wantimpresdalam rapat paripurna terdekat.

Rapat paripurna terdekat digelar pada Kamis (19/6) lusa.

Lihat Juga : Pansus DPR RI Minta Penegak Hukum Usut Pelaksanaan Haji 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, terdapat beberapa catatan yang disampaikan sejumlah fraksi untuk rencana pengesahan RUU tersebut di tingkat dua atau Paripurna.

"Dari sembilan fraksi semua menyatakan setuju. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU tentang Kementerian Negara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya pemimpin rapat.

"Setuju!".

Lihat Juga : Jokowi di IKN: Tanggal 20 Oktober Saya Pulang ke Solo

Khusus RUU Kementerian Negara, DPR terutama mengusulkan agar presiden memiliki kebebasan penuh untuk menambah jumlah kementerian dan memecah lembaga kementerian.

Sementara, RUU Wantimpres yang disetujui di tingkat satu untuk dibawa ke Paripurna antara lain mengusulkan jabatan ketua dewan pertimbangan presiden Republik Indonesia dapat dijabat secara bergantian.

Salah satu pertimbangan kesepakatan itu adalah Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga presiden seharusnya diberikan keleluasaan untuk menentukan para sosok pemberi penasihat.