Dana Tabungan PerumahanRakyat (Tapera) bisa dicairkan jika kepesertaan sudah berakhir.

Pencairan dana Tapera ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Lalu, dirinci kembali pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Pasal 24 ayat 1 PP Nomor 25 Tahun 2020 menegaskan simpanan peserta berhak dicairkan jika kepesertaannya sudah selesai. Pencairan juga termasuk hasil pemupukannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nantinya, pencairan berdasarkan pada jumlah unit penyertaan yang dimiliki peserta, lalu dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan. Simpanan itu akan dibayarkan oleh BP Tapera melalui bank kustodian.

Ada 4 kriteria terkait waktu berakhirnya kepesertaan Tapera. Pertama, telah pensiun bagi pekerja.

Kedua,telah mencapai usia 58 tahun untuk pekerja mandiri. Ketiga, peserta meninggal dunia.

Keempat, peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari skema pencairan dana simpanan, UU dan PP Tapera menjadi aturan yang kontroversial. Aturan ini mendapatkan protes karena mewajibkan para pekerja swasta dan mandiri menjadi peserta Tapera.

Pekerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN) ini juga akan kena pungut, setidaknya paling telat 2027 alias 7 tahun setelah PP Tapera berlaku.

Simpanan Tapera sebesar 3 persen dari gaji atau upah peserta pekerja. Rinciannya dijelaskan di pasal 15 ayat 2, di mana jumlah tersebut ditanggung bersama sebesar 0,5 persen oleh pemberi kerja dan 2,5 persen dari pekerja tersebut.

Pemberi kerja harus menyetorkan iuran tersebut setiap bulannya. Pada pasal 20 ayat 2 ditetapkan penyetoran iuran Tapera paling lambat tanggal 10 di setiap bulannya.

[Gambas:Video CNN]