Pada Jumat (23/9), mahasiswa kembali berdemonstrasi di Gedung DPR dan menyerukan untuk tidak lengah mengawal putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Pantauan CNNIndonesia.com, ratusan mahasiswa ini di antaranya berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga Universitas Djuanda Bogor.

Salah seorang mahasiswa yang menjadi orator mengingatkan bahwa DPR sudah sering membohongi rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Pimpinan DPR Dasco Datangi Polda, Minta Mahasiswa Dikeluarkan

Dalam aksi kali ini, massa sempat membakar ban serta membakar poster bergambar Presiden Jokowi. Asap pun membumbung tinggi.

Orator lainnya menyesalkan sikap DPR yang hanya dalam beberapa jam memproses revisi UU Pilkada.

"RUU Masyarakat Adat digantung hingga saat ini," ujar orator.

Aksi dari berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah muncul sejak Kamis (22/8) lalu.

Aksi ini memprotes sikap pemerintah dan DPR yang sebelumnya tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah. RUU Pilkada yang dibahas DPR tak mengokomodir putusan MK tersebut.

Kemarin malam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa DPR batal menggelar sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada karena syarat kuorum tidak terpenuhi.

Dasco kemudian mengatakan bahwa tidak cukup waktu untuk kembali menggelar paripurna, karena pendaftaran Pilkada 2024 akan dimulai pada 27 Agustus mendatang, sehingga syarat pencalonan Pilkada yang digunakan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihat Juga : Mahasiswa Kembali Demo Peringatan Darurat di Gedung DPR Jumat Sore