Platform media sosial Xtidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apa hal tersebut bisa membuat platform ini diblokir seperti di Brasil?

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah akan mendorong agar platform milik taipan Elon Musk itu memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

"Dia harus punya [kantor] perwakilan di Indonesia seharusnya, karena dia beroperasi di Indonesia. Apalagi X itu penggunanya [mencapai] 25 juta pengguna di Indonesia," kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (3/10), mengutip Detik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembahasan soal kantor perwakilan Indonesia ini terus dilakukan antara pemerintah dengan X.

"Ya, nanti ini kita juga nih, ada pak Dirjen [Aptika Kominfo]. Ini kita lagi diskusi, kan enggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia tapi enggak ada perwakilannya. Benar enggak?," tutur Budi.

Sebelum dibeli Elon Musk dengan nilai US$44 miliar pada 2022, X yang dulunya bernama Twitter memiliki kantor di Indonesia sejak 2015. Namun menurut Kominfo, saat ini X tidak punya kantor perwakilan di Indonesia.

Hal tersebut, kata Budi Arie, membuat penanganan suatu konten di platform tersebut menjadi lebih panjang urusannya dibandingkan dengan platform digital lainnya. Surat-menyurat pun menjadi alat komunikasi kedua belah pihak.

"Supaya teman-teman media tahu, tidak ada perwakilannya di Indonesia. Jadi kalau kita berurusan dengan X agak panjang, karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media seperti X," terang Budi Arie.

Ketika ditanya apakah Indonesia akan mengikuti langkah Brasil memblokir platform tersebut, Budi mengatakan langkah "itu ekstrem, [tetapi] itu salah satu opsi yang akan kita pertimbangkan, jika diperlukan."

Sebelumnya, Brasil telah memblokir platform X usai perselisihan terjadi antara Elon Musk dan pengadilan setempat selama berbulan-bulan mengenai konten disinformasi di negara tersebut. Pemblokiran tersebut efektif berlaku mulai Sabtu, 31 Agustus 2024.

Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes memerintahkan penangguhan X pada (30/8) setelah Musk gagal mematuhi perintah untuk menunjuk perwakilan hukum baru bagi perusahaan dalam waktu yang ditetapkan pengadilan.

Keputusan pengadilan itu dilakukan menyusul tudingan X yang dimiliki Musk berulang kali mengabaikan perintah dan peraturan pengadilan Brasil.