deposit via pulsa im3 slot - Menteri Trenggono Tiba
2024-10-08 01:31:25
Jakarta, CNBC Indonesia- DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya, untuk menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI hari ini, Selasa (3/9/2024).
Tak hanya Trenggono beserta jajarannya, Komisi IV DPR RI turut memanggil Badan Karantina Indonesia, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID Food, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, dan Direktur Utama PT Garam (Persero), untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2023, RKA Kementerian/Lembaga Tahun 2025, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis komisi, serta isu-isu aktual lainnya.
Baca:Duh! Asupan Protein Masyarkat RI Ternyata Masih Rendah, Cuma 62 Gram |
Saat membuka Raker hari ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyinggung soal anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sangat minim. Ia pun menyarankan agar KKP mengajukan dan melobi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, untuk meminta penambahan anggaran di Tahun 2025.
"Kalau kita lihat anggaran KKP hanya Rp6 triliun sekian, ini sangat minim sekali. Tadi saya sudah berbicara dengan pak Sekjen, KKP akan ajukan tambahan anggaran. Silahkan saja ajukan," kata Sudin saat membuka Raker hari ini.
Sudin menyampaikan, pihaknya melihat terdapat postur anggaran berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam pagu anggaran KKP mencapai Rp1,3 triliun, atau sebesar 22,29% dari pagu anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun.
"Artinya, alokasi anggaran PHLN porsi anggarannya cukup besar. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk benar-benar memanfaatkan seoptimal mungkin anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, juga penambak garam, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang mana tadi Dirjennya ngeluh, anggarannya kecil sekali, takutnya nanti tidak bisa pergi ke pulau-pulau kecil," ujarnya.
 Foto: Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI hari ini, Selasa (3/9/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI hari ini, Selasa (3/9/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
Ia pun mewanti-wanti KKP untuk mengelola postur anggaran yang berasal dari PHLN itu sebaik mungkin, agar tidak menjadi masalah dan/atau beban negara di waktu mendatang.
Menanggapi hal itu, MenKP Trenggono menyampaikan bahwa KKP mendapatkan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp6,220 triliun, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp1,38 triliun, PNBP sebesar Rp351 miliar, BLU sebesar Rp92 miliar, dan SBSN sebesar Rp25,91 miliar.
"Pagu anggaran KKP tahun 2025 dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,91 triliun atau 47%, yang terdiri atas belanja operasional pegawai Rp1,92 triliun dan belanja operasional perkantoran senilai Rp991,54 miliar. Sementara belanja non operasional dialokasikan sebesar Rp3,309 triliun atau 53%," ungkap Trenggono.
Ia menyampaikan, alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN direncanakan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan pelabuhan, pengembangan infrastruktur tambak udang, dan kegiatan Laut untuk Kesejahteraan atau LAUTRA.
Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,14 triliun. Adapun usulan tambahan anggaran ini, katanya, akan digunakan untuk implementasi ekonomi biru; bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan; ketahanan pangan nasional; penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat; penguatan, pengawasan dan pencegahan IUU Fishing; serta pembangunan kampung nelayan atau budidaya modern, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Baca:KKP Beberkan Jurus Capai Target Produksi Udang |
"Untuk itu, kami mohon dukungan Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut," ucapnya.
Adapun target kinerja utama KKP dalam RKP tahun anggaran 2025 yaitu, produksi perikanan 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan 104-105, pertumbuhan PDB perikanan 4-6%, nilai ekspor hasil perikanan senilai US$6,25 miliar, produksi garam 2,25 juta ton, luas kawasan konservasi perairan mencapai 30 juta hektare, indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan senilai 82, proporsi persentase lulusan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap DUDI KP 75%, dan persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan 70%.
(wur) Saksikan video di bawah ini:
