Yordania, Qatar, danArab Saudi kompak menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pasca-perang di Jalur Gaza, Palestina.

Ketiga negara Arab itu menolak lantaran mengirim pasukan penjaga perdamaian akan terlihat seperti "melindungi Israel dari Palestina", demikian keterangan seorang pejabat Arab kepada The Times of Israel, Selasa (6/8).

Meski ketiga negara ini menolak, Mesir dan Uni Emirat Arab sementara itu menyanggupi permintaan tersebut, demikian menurut tiga sumber.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menuliskan bahwa "misi internasional sementara" itu akan bertugas untuk mengatasi krisis kemanusiaan serta menegakkan hukum dan ketertiban.

Jika terbentuk, pasukan penjaga perdamaian ini disebut-sebut akan dipimpin oleh AS. AS belakangan memang berusaha mengukuhkan kembali peran Otoritas Palestina di Gaza guna mencegah Hamas memegang kendali lagi.

Selama proses itu, menurut AS, pasukan keamanan dan pemerintahan sementara akan diperlukan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken pada Juni mengatakan kepada menlu-menlu Arab bahwa Washington akan membantu membentuk dan melatih pasukan keamanan dan memastikan bahwa mereka akan memiliki mandat sementara hingga pada akhirnya digantikan sepenuhnya oleh Otoritas Palestina.

Lihat Juga : Tentara Israel Lecehkan Tahanan Palestina, Usus Pecah-Rusuk Patah

Menurut tiga sumber, Blinken juga menyatakan bahwa AS tak akan menyumbangkan pasukannya sendiri. Washington hanya akan membantu membentuk dan melatih.

Dalam konferensi pers pada 12 Juni di Doha, Blinken mengatakan AS dan mitranya akan segera merilis rencana pengelolaan Gaza pascaperang.

Rencana itu awalnya ingin dirilis bulan depan, namun pemerintah akhirnya sepakat menundanya hingga kesepakatan gencatan senjata tercapai, demikian menurut seorang pejabat AS.

AS hingga kini juga disebut masih berharap Saudi ikut dalam upaya tersebut.

Otoritas Palestina sementara itu tampaknya sudah memutuskan untuk berupaya sendiri dalam merencanakan pemerintahan Gaza pascaperang. PA telah menyusun dokumen setebal 101 halaman yang berjudul "Intervensi dan Layanan Pemerintah Palestina dan Rencana untuk Hari Setelahnya di Jalur Gaza."

Rencana itu dipelopori oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina yang baru, Mohammed Mustafa. Ramallah sudah membagikan rencana tersebut kepada para pemangku kepentingan internasional.

"Dokumen ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah penting yang akan diambil PA untuk menyatukan pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, memungkinkan pemberian layanan dasar yang terintegrasi dan responsif kepada rakyat kami setelah gencatan senjata dan kesepakatan politik tercapai, dan menyajikan layanan serta aktivitas penting yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah di Jalur Gaza," demikian isi rencana Otoritas Palestina yang diperoleh The Times of Israel.

"Namun, tugas untuk mengatur Gaza, memastikan keamanan dan memulihkan layanan dan aktivitas ekonomi, serta membangun kembali tempat tinggal dan infrastruktur, akan memerlukan dukungan internasional yang signifikan. Rencana ini terkait dengan proses reformasi nasional yang lebih besar yang akan memperkuat Pemerintahan Palestina, memperbarui dan meningkatkan kepercayaan warga negara, serta memperkuat landasan demokrasi di tingkat lokal dan nasional," demikian keterangan dokumen tersebut.