n higgs domino - Sri Mulyani Ungkap Sumber Dana Program Prioritas Prabowo di RAPBN 2025
2024-10-08 05:57:51
Jakarta, CNBC Indonesia -Empat program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran senilai Rp 113 triliun akan memanfaatkan berbagai dana cadangan pemerintah yang masuk ke dalam pos anggaran belanja pemerintah non kementerian atau lembaga (non K/L).
"Ini diambil dari belanja non-K/L yaitu dari berbagai cadangan," kata Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Total anggaran empat program prioritas prabowo yang disebut sebagai Program Quick Win Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu terbagi ke dalam empat klaster, yakni program makan bergizi gratis (MBG), program di sektor kesehatan, renovasi dan pembangunan sekolah, hingga ketahanan pangan.
Baca:Demi Manuver Menkeu Baru, Sri Mulyani Titip Masalah Penting Ini ke DPR |
Untuk program pertama yang dimasukkan ke dalam RAPBN 2025 itu adalah program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun yang akan dimasukkan ke pos anggaran Badan Gizi Nasional.
Program itu berupa pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Program kedua ialah pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp 3,2 triliun. Program ini berupa cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Lalu, ada program berupa pembangunan rumah sakit (RS) Lengkap Berkualitas di Daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Program ini dilakukan dengan peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Baca:Empat Program Andalan Prabowo Telan Anggaran Rp 113 T Tahun Depan |
Program quick win ketiga ialah di sektor pendidikan berupa renovasi sekolah dengan anggaran Rp 20 triliun. Program ini mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK. Pelaksananya adalah Kementerian PUPR yang akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk menentukan lokasi sekolah yang akan direnovasi
Adapula program sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp 2 triliun berupa pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Program keempat yakni di sektor ketahanan pangan, berupa pembangunan Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa dengan total anggaran Rp 15 triliun, yang dibagi melalui penyaluran di pos Kementerian PUPR senilai Rp 7,5 triliun dan Kementerian Pertanian Rp 7,5 triliun.
Sementara itu, anggaran cadangan pemerintah yang terpakai untuk memenuhi kebutuhan program Prabowo itu di antaranya cadangan belanja negara senilai Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah (TKD) Rp 14,38 triliun.
Baca:Singgung Keluarga RI Punya Banyak Anak, Paus Fransiskus: Bagus |
Maka, belanja non-K/L akan mengalami penyusutan dari semula dirancang dalam RAPBN 2025 senilai Rp 1.716,4 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun atau turun 109,61 triliun. Sementara itu, belanja K/L naik menjadi Rp 117,87 triliun dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun.
Mempertimbangkan pula kebutuhan tambahan belanja untuk lembaga tinggi negara seperti DPR dan MPR karena adanya penambahan anggota dan pimpinan mereka yang senilai Rp 4,87 triliun. Berarti ada tambahan untuk anggaran program prioritas Prabowo Rp 113 triliun di belanja K/L dan belanja lembaga tinggi negara itu sehingga total tambahannya menjadi Rp 117,87 triliun.
"Untuk kenaikan itu betul, total dari pemerintah baru 117,87 itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga2 tinggi negara. Untuk DPR, MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan, itu kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, pergeseran ini tidak akan mengubah postur anggaran secara keseluruhan, karena pendapatan negara ditargetkan naik Rp 8,26 triliun, dari rancangan awal Rp 2.996,87 triliun menjadi Rp 3.005,13 triliun. Sementara belanja negara juga naik Rp 8,26 triliun dari Rp 3.613,06 triliun menjadi Rp 3.621, 31 triliun.
Kenaikan postur pendapatan negara sebesar Rp 8,26 triliun, itu disumbang oleh target kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 8,26 triliun dari Rp 505,38 triliun, menjadi Rp 513,64 triliun. Sementara itu, belanja negara yang naik seluruhnya masuk ke belanja K/L sebesar Rp 8,26 triliun dari Rp 2.693,18 triliun menjadi Rp 2.701,44 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran tetap tak berubah dari rancangan awal, yakni tetap sebesar Rp 616,19 triliun dengan persentase defisit tetap 2,53% dari produk domestik bruto. Begitu juga dengan kebutuhan pembiayaan anggaran yang tetap sebesar Rp 616,2 triliun.
(haa/haa) Saksikan video di bawah ini:
