Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan insentif bagi PNSyang bakal dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih harus dirumuskan ulang.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang, karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama, disesuaikan dengan konsep yang baru," tutur dia di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agar tawaran untuk ASN yang pindah dinas ke IKN lebih menarik, Anas menyebut bahwa skema kepemilikan hunian IKN akan diubah. Skema tersebut, satu ASN mendapatkan satu unit apartemen atau tidak sharing.

Menurutnya, hal ini dianggap menjadi bagian dari insentif kepada ASN yang akan ditugaskan ke IKN pada September mendatang.

"Aturan sebelumnya kan kalau di bawah eselon I dia harus sharing hunian. Arahan presiden baru, tidak perlu sharing, meskipun di bawah eselon I kalau dia sudah menikah, ya sudah dapat satu, itu kan insentif," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah berjanji akan memberikan komponen tambahan dalam pemberian tunjangan bagi PNS yang pindah ke IKN, yakni tunjangan pionir untuk PNS tahap awal yang bekerja di ibu kota baru.

Anas mengatakan akan ada tiga biaya yang ditanggung pemerintah, di antara lain biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi. Ia merinci komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses pemindahannya.

"Jadi nanti mulai kepindahan, pengepakan barang, transportasi, dan seterusnya, itu akan dibantu," kata dia dalam konferensi pers di Press Room Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Satu ASN, biaya pengepakan, kemudian pasangan ASN, biaya tunggu, kemudian ada asisten rumah tangga (ART), itu biaya transportasi, dan seterusnya," jelasnya lebih lanjut.

Kendati demikian, Anas belum dapat merinci berapa besar nominalnya.

[Gambas:Video CNN]