Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara soal anggota Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2024.

Belum lama, anggota Komite HAM PBB atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Lihat Juga : Kenapa Ada Warga Arab-Muslim Gabung Tentara Israel?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan Negara Pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak", demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri,  Lalu Muhammad Iqbal, pada Senin (18/3).

Kehadiran Indonesia pada pertemuan itu juga sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB. Namun, Kemlu tidak memberi tanggapan yang signifikan terkait komentar salah satu anggota Komite HAM PBB asal Senegal itu.

Sebelumnya, Ndiaye mempertanyakan dan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.

Lihat Juga : Sekutu Dekat Gertak Israel Agar Tak Invasi Rafah Gaza, Netanyahu Cuek

"Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, Selasa (12/3).

Ia juga bertanya mengenai tanggapan pemerintah terkait penyelidikan berbagai dugaan intervensi dalam pemilu tersebut.

Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak merespon pernyataan itu. Delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain pada sesi tanya jawab.

Lihat Juga : Netanyahu Tegaskan Tetap Serang Rafah: Tak Ada yang Bisa Hentikan Kami

Beberapa isu yang dijawab Indonesia antara lain mengenai pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia.

Lebih dari itu, delegasi Indonesia juga menjawab soal hak politik orang asli Papua yang ditanyakan oleh Ndiaye bersamaan dengan kasus pencalonan Gibran.