Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024menjadi sorotan publik.

Pasalnya, mereka diduga mencatut ratusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat dukungan pasangan bakal calon independen/nonpartai di Pilkada 2024.

Dharma Pongrekun- Kun Wardana bukan baru-baru ini saja mendapat sorotan. Namun, sudah sejak kemunculan mereka mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sudah menyerahkan persyaratan administrasi secara simbolik kepada Komisioner KPU dan saat ini sedang diverifikasi, doakan agar kami bisa diberikan kesempatan untuk berkontestasi," kata Dharma usai menyerahkan syarat dukungan Mei lalu.

Lihat Juga : Dharma Pongrekun soal Catut KTP Warga: Kami Tak Terlibat Langsung

KPU DKI Jakarta mengatakan dokumen fisik syarat dukungan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilkada Jakarta 2024 mencapai satu truk.

Mereka juga mengirimkan berkas digital melalui Silon dan dokumen fisik sebanyak 29 kontainer pada Minggu (13/5).

KPU Provinsi DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi administrasi perbaikan ke satu sejak 9 Juni sampai 18 Juni 2024 melalui Silon.

Sempat TSM

Setelah melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap berkas-berkas itu, KPU DKI menyatakan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari jalur perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi perbaikan dokumen pendukung pencalonan dalam pilkada.

Lihat Juga : Fakta Terbaru Pencatutan KTP Dukung Dharma-Kun di Pilgub Jakarta 2024

"Dari 1.229.777 data yang diunggah ke Silon (Sistem Informasi Pencalonan), sebanyak 447.469 dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 782.308 tidak memenuhi syarat (TMS)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Rabu (19/6).

Dharma - Kun pun melakukan perbaikan data dukungan setelah dinyatakan gagal. Kali ini mereka membuahkan hasil.

Dinyatakan Lolos

Mereka dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan atau independen di Pilkada DKI Jakarta.

"Status perbaikan syarat administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata saat memimpin rapat pleno di Jakarta, Rabu (10/7).

Wahyu mengatakan keputusan ini ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 311/PL.02.2-BA/31 tahun 2024 tentang hasil perbaikan verifikasi administrasi perbaikan ke satu dukungan calon independen atas tindak lanjut Keputusan Bawaslu.

Menurut dia, pihaknya melakukan verifikasi ulang sesuai hasil sengketa yang diputuskan Bawaslu dan hasilnya pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana ditetapkan memiliki 721.221 dukungan dari warga DKI Jakarta.

Dharma Pongrekun mengucapkan terima kasih atas kerja keras KPU dan Bawaslu DKI Jakarta. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan tim yang mengantarkan dirinya bisa ikut maju di Pilgub Jakarta.

"Dan hasil yang tadi sudah dibacakan, bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini," kata Dharma.

"Tidak ada kata lain, semua kerja sama baik dari pihak KPU, maupun Bawaslu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu," imbuhnya.

Mencatut KTP warga Jakarta

Namun, hal itu membuat heboh warganet. Pasalnya, banyak bermunculan warga yang beridentitas di DKI Jakarta, namanya dicatut sebagai pendukung Dharma - Kun. Bahkan dua anak eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun termasuk yang dicatut.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"235 aduan per siang ini, masih ada yang masuk," kata Ketua PBHI Julius Ibrani saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Terkait itu, Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan dari warga soal dugaan pencatutan identitas kependudukan warga untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sementara itu, KPU DKI bakal menggelar rapat pleno pada hari ini, Senin (19/8) untuk menentukan kelanjutan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Selain itu, Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan pihaknya menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan ramai dugaan pencatutan sepihak identitas warga untuk dukung Dharma-Kun.

Bantah Catut KTP

Merespons dugaan pencatutan KTP, Dharma mengklaim pengumpulan identitas warga Jakarta dibantu relawan.

"Kami sebagai cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu relawan. Jadi kami tak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," kata Dharma dalam pernyataan di sebuah video, Minggu (18/8).

Dharma mengatakan pelbagai data pendukung yang dikumpulkan oleh para relawannya itu kemudian diperiksa oleh KPU. Ia mengatakan jika NIK warga yang bukan pendukungnya, maka akan tersaring dengan sendirinya.

"Para relawan ini adalah yang mau menyelamatkan jiwa keluarga mereka masing-masing. Kami memegang amanat pendukung kami untuk menjaga keluarga mereka sesuai visi kami yaitu selamatkan jiwa keluarga kita," kata dia.

Lihat Juga : KPU Beber Tahap Dukungan Warga untuk Dharma-Kun di Pilgub DKI