NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun– Pemkab Ngawi mewanti-wanti aparatur sipil negara (ASN)-nya untuk menjaga marwah sebagai abdi negara selama Pilkada Serentak 2024.

Hal itu merespons hasil pemetaan yang menyebutkan netralitas ASN menjadi titik rawan dalam kontestasi itu.

Pemetaan dilakukan oleh badan pengawas pemilu (bawaslu). Itu disampaikan Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto.

Baca Juga: Momen Pamit Bupati Ponorogo, Sugiri Singgung Profesionalisme ASN, Sekda Ingatkan Soal Netralitas di Pilkada

"Saya minta ASN menjaga netralitas dan kondusivitas Pilkada Serentak 2024, khususnya saat memasuki masa kampanye,’’ ujarnya, Rabu (18/9).

Dalam Pemilu Serentak 2024, seorang ASN lingkup Pemkab Ngawi mendapatkan hukuman disiplin sedang karena dinilai berpihak terhadap salah satu calon presiden.

Tim gabungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Kemendagri menjatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Baca Juga: Waspadai Tiga Jenis Pelanggaran Ini, Bawaslu Ngawi Antisipasi Masalah Netralitas dalam Pilkada Ngawi 2024

Sodiq mengatakan bahwa netralitas ASN demi mewujudkan Pilkada yang demokratis.

Abdi negara tidak boleh terlibat politik praktis merupakan amanat Undang-Undang 2/2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah 53/2010 tentang Disiplin PNS.

"ASN yang melanggar aturan netralitas akan disanksi sesuai tingkat kesalahannya,’’ ujarnya. (sae/cor)