Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku mengetahui ada pengaturan penempatan Pj kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2024. Mantan Pangkostrad itu mengingatkan agar Pj kepala daerah bersikap netral.

"Begitu juga para pejabat Pj, walaupun tahu saya diatur, Pj itu diatur di tempat-tempat, tapi ingat ASN adalah netral, job description Pj, Bapak Bawaslu pegang teguh itu," kata Edy Rahmayadi saat menyampaikan pidato dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pilkada Sumut, Senin (23/9) malam lalu.

Lihat Juga : Edy Ingatkan TNI-Polri di Sumut: Jangan Main-main dengan Demokrasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Edy Rahmayadi sendiri merupakan Gubernur Sumut periode 2018-2023. Selama menjabat, Edy mengaku selalu mengingatkan para ASN (aparatur sipil negara) agar menjaga netralitas.

"ASN boleh memilih, tapi tak boleh cawe -cawe. Begitu ASN cawe-cawe berarti dia berkhianat kepada sumpahnya. Saya lima tahun menjadi gubernur Sumatera Utara sampai tanggal 5 September 2023. Saya tetap menekankan bahwa ASN harus netral," ujar dia yang kembali berjuang untuk memimpin Sumut di periode kedua.

Edy mengaku selama 32 tahun dirinya menjadi prajurit TNI pun tak pernah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang apalagi saat Pilkada berlangsung.

"32 tahun saya menjadi seorang aparat. Sedikitpun saya tak pernah mau menyelewengkan aparat yang sudah ditentukan melalui undang-undang," ungkapnya.

Di Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan rivalnya Bobby Nasution yang merupakan mantu Presiden RI Jokowi berpasangan dengan Surya mendapatkan nomor urut 1.

Lihat Juga : Bobby & Edy Memanas soal Jalan Rusak, Nama Mulyono Kena Sentil