Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengibaratkan pihaknya sebagai pabrik mobil dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai produk rilisan yang mengalami kesalahan sistem.

Menurut Gus Yahya, panggilan akrabnya, PBNU sebagai 'pabrik' PKB dapat menarik kembali produknya (recall) jika terdapat masalah atau kesalahan sistem.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku," ungkap Gus Yahya, dikutip dari keterangan resmi PBNU pada Sabtu (3/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Ketua DPP PKB Daniel Djohan untuk meminta tanggapan, tetapi yang bersangkutan belum memberikan balasan.

Pernyataan Gus Yahya itu dilontarkan di tengah konflik PKB dan PBNU yang tengah menyeruak. Polemik itu berawal dari rencana mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU.

Ketum PBNU Gus Yahya mengakui banyak konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU beberapa waktu terakhir, termasuk terkait rencana Pansus Haji.

Gus Yahya juga merespons dengan membentuk tim untuk mendalami dan mengkaji ulang hubungan antara NU dan PKB dalam Rapat Pleno PBNU yang digelar selama dua hari 27-28 Juli 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Dua orang yang ditunjuk untuk mendalami masalah tersebut, yakni Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membalas dengan menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kerap menggembosi PKB.

Ia berpendapat hal itu pula yang terjadi hari ini kala PBNU berencana mengembalikan PKB ke pangkuan NU. Jazilul menegaskan PKB sedari awal menyadari penuh hubungan historis mereka dengan NU.

Dirinya mengaku tak mempersoalkan posisi PBNU yang selama ini berjarak dengan seluruh parpol, tak terkecuali PKB.

Jazilul menyatakan upaya PBNU belakangan yang mengirimkan dua utusan untuk mendalami hubungan PKB dengan NU itu tak sesuai dengan aturan.

PKB, kata dia, berdaulat sebagai parpol dengan berlandaskan UU Partai Politik, sedangkan NU berjalan berdasarkan UU Ormas.