Menteri Kehakiman sekaligus penasihat kepresidenan Palestina Mahmoud Al Habbash membeberkan masa depan Jalur Gaza usai Yahya Sinwar didapuk memimpin kelompok Hamas yang menguasai wilayah itu.

Sinwar menjadi pemimpin politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran, Iran. Al Habbash menyampaikan pernyataan itu saat hadir di konferensi pers yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Lihat Juga : Kemlu Beberkan Kondisi WNI usai Gempa M 7,1 Guncang Miyazaki Jepang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, kedua faksi ini berselisih sejak 2007. Hamas menguasai Gaza, sementara Fatah memimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dianggap pemerintah sah negara ini dan berkantor di Ramallah.

Hamas menggunakan cara-cara yang lebih keras atau militer untuk memerdekakan Palestina, sedangkan Fatah memakai pendekatan negosiasi.

Lalu pada beberapa bulan lalu, Hamas dan Fatah sepakat rekonsiliasi yang dimediasi China. Persatuan ini dianggap menjadi gerbang Palestina merdeka.

"Gaza merupakan bagian penting [Palestina] begitu juga Tepi Barat dan Yerusalem yang merupakan ibu kota Palestina [berdasarkan perbatasan 1967]," kata Al Habbash.

Dia lalu berujar, "Kami tidak akan menyerah dan tidak akan menerima bagian-bagian Palestina dipecah-belah."

Palestina menjadi sorotan dunia usai Israel melancarkan agresi ke Gaza sejak Oktober 2023. Imbas operasi ini, lebih dari 39.500 orang meninggal.

Komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata permanen. Namun, seruan ini belum terlaksana.

Negosiasi gencatan senjata yang dimediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, kerap buntu saat membahas lama Waktu gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pembicaraan ini kian sulit usai bos Hamas sebelumnya Ismail Haniyeh tewas diduga dibunuh Israel.