Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap akses masyarakat ke aplikasi atau situs judi onlinemenurun cukup drastis pada Juli 2024. Simak datanya.

Menurut Budi berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akses ke judi online bulan lalu merosot hingga 50 persen.

"Data PPATK bulan Juli 2024 yakni [menunjukkan] penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebanyak 50 persen, dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online sejumlah Rp34,49 triliun," kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (28/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya telah mengirimkan surat yang meminta 11.693 penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang mencakup 18.230 sistem elektronik (SE) di lingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menandatangani pakta integritas," ujar dia.

"Secara umum, pakta integritas tersebut mewajibkan PSE lingkup privat untuk memastikan keamanan informasi serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab," lanjut Budi.

Ia menegaskan PSE pada lingkup privat yang tidak tunduk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan itu bakal dijatuhi sanksi sesuai prosedur dalam regulasi terkait.

Kominfo, dalam laman resminya, mengungkap bahwa pakta integritas ini bakal disiapkan pada akun pendaftaran PSE privat. Ia menegaskan seluruh PSE wajib meneken pakta integritas, jika tidak Menkominfo bakal mencabut tanda daftar PSE mereka.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat, mereka wajib melakukan pendaftaran dan memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PM 5/2020 Pasal 7, PSE privat yang tidak melakukan pendaftaran diberikan sanksi administrasi berupa pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking).

Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, mengatakan pihaknya sudah memblokir hingga ribuan rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online.

"Kami sudah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 6.000 rekening orang yang terlibat di judi online. Dan kami berkomitmen, kami akan banitu orang-orang yang terlibat di proses judi online tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan," ujar Rizal.