Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta melaporkan eks Sekjen PKB Lukman Edy terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut diterima oleh Polda Metro Jaya dan terdaftar dengan nomor LP/B/VII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 7 Agustus 2024.

"Saya datang kemari melaporkan pencemaran nama baik PKB oleh Lukman Edy," kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di Polda Metro Jaya, Rabu (7/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, pernyataan Lukman yang menuduh dalam usia 26 tahun PKB telah kehilangan ruh perjuangan. Kedua, Lukman menyebut PKB telah terjebak dalam kepemimpinan sentralistik.

Kemudian, Lukman juga menyebut PKB disebut semakin menjauh dari nilai yang diwariskan oleh Gus Dur. Terakhir, pernyataan Lukman soal PKB meninggalkan nahdliyin.

"Padahal semua kader PKB berjuang untuk dan selalu didedikasikan untuk perjuangan warga nahdliyin, bahkan sejak awal berdiri hingga hari ini," ucap Buhari.

"Lukman Edy terlalu mencampuri urusan internal PKB, menyebar fitnah, sehingga membuat kegaduhan," imbuhnya.

Sebelumnya, Lukman juga dipolisikan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal ke Bareskrkm Polri karena pernyataannya di Kantor PBNU beberapa waktu lalu. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/262/VIII/2024/Bareskrim Polri pada tanggal Senin 5 Agustus 2024.

Selain di Bareskrim Polri, laporan terhadap Lukman juga dilayangkan ke Polda Jawa Timur. Laporan dibuat oleh kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim.

Buntut rentetan laporan itu, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) turun tangan menjadi kuasa hukum Lukman.

Lihat Juga : Gus Choi Usai Dipanggil PBNU: NU Berhak Koreksi PKB

Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa mengatakan ada 99 pengacara yang akan mendampingi Lukman Edy ke depannya.

"Hari ini Pak Lukman Edy secara resmi memberikan surat kuasa kepada kami dari LPBH NU dan LBH GP Ansor, ada 99 advokat yang pada hari ini kami terima dan menjadi pendamping kuasa hukum Pak Lukman Edy," kata Dendy di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (7/8).