Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengaku tak keberatan jika partainya perlu duduk bersama dengan PBNU untuk menyelesaikan konflik antara dua organisasi tersebut.

Jazilul menegaskan bahwa PKB tak pernah memiliki masalah dengan PBNU. Termasuk dengan pimpinannya seperti Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya atau Sekjen Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Tidak ada soal kalau jelas apa yang mau dibicarakan. Kita enggak pernah ada masalah. PKB itu tidak pernah merasa punya masalah dengan Gus Ipul, dengan Gus Yahya," kata Jazilul di kompleks Parlemen, Selasa (30/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengingatkan bahwa warga Nahdliyyin tak bisa terus dibohongi. Menurut Jazilul, publik telah mengetahui sepak terjang Gus Ipul.

"Apa itu tidak didengar? Apa itu tidak dibaca? Keluhan-keluhan dari para warga Nahdliyyin. Itu kan banyak sekali. Masa budeg, masa enggak didengar," katanya.

Jazilul pada kesempatan itu sekaligus menolak wacana intervensi yang dilakukan PBNU dengan menugaskan dua orang untuk mendalami hubungan kedua organisasi. Menurut dia, PKB saat ini solid dan langkah PBNU salah alamat.

Jazilul menerangkan bahwa PKB merupakan partai politik yang menerima mandat dari undang-undang. Sehingga PBNU tak berhak ikut campur dalam urusan organisasi.

"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda-beda," kata Jazilul.

Hasil rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juli antara lain memutuskan mereka untuk mendalami hubungan dengan PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan keputusan itu dilakukan menyusul narasi konflik yang menyiratkan ketengan hubungan antara kedua organisasi. Dia tak menampik ketegangan antara PBNU dan PKB yang meruncing dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya harus saya sampaikan terus terang bahwa ada banyak konflik-konflik. Ada dari para peserta pleno, dan kemudian untuk mencari jalan, kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini. Maka, kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang," kata Staquf.