PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun - Belum genap sebulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pacitan menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatannya ke bank. Masyarakat pun menilai fenomena ini wajar. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, hutang mereka selama untuk kampanye cukup tinggi.

Tidak hanya satu orang atau dua orang. Informasinya, dari 45 anggota DPRD 2024-2029 sudah ada 11 legislator yang “menyekolahkan” SK- nya. Mereka menjadikan SK tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank. ‘’Yang sudah kami fasilitasi ada 11 anggota,’’ kata Ketua Sementara DPRD Pacitan Arif Setya Budi (ASB) kemarin (6/9). 

Menurut ASB, besaran hutang yang diajukan bervariasi, mulai Rp 600 juta sampai Rp 800 juta. Bisa jadi ing sebagai upaya untuk tutup lubang-gali lubang. Sebab, mereka jor-joran saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) lalu. ‘”Mungkin juga untuk kebutuhan keseharian, kebutuhan lain atau investasi,’’ tambahnya.

Ada potensi semua anggota dewan akan menggadaikan SK-nya. Sebab, mereka rata-rata butuh dana segar untuk bayar utang. Selian itu untuk menutupi biaya kampanye selama pencalonan lalu. Maklum, selama kampanye, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. ‘’Soal itu tergantung kebutuhan masing-masing anggota,’’ ujarnya.

Padahal penghasilan anggota DPRD Pacitan tembus dua digit juta. Rata-rata take home payanggota legislatif Rp 26 juta hingga Rp 31 juta per bulan. Mulai gaji pokok plus tunjangan. Ada beberapa komponen penghasilan anggota DPRD.

Meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan. Juga tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi, tunjangan reses, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (hyo/sat)

FAKTA ANGKA DALAM SEBULAN

• Rp 31.162.72 penghasilan ketua DPRD  plus kendaraan dinas
• Rp 26.200.868 penghasilan wakil ketua DPRD plus kendaraan dinas
• Rp 29.539.158 penghasilan anggota DPRD

KOMPONEN PENGHASILAN

• Gaji pokok
• Uang representasi
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan beras
• Uang paket
• Tunjangan jabatan
• Tunjangan alat kelengkapan
• Tunjangan komunikasi
• Tunjangan reses
• Tunjangan perumahan
• Tunjangan transportasi