fifacash - DPR Desak Bursa Ungkap Daftar Emiten yang Terlbat Suap IPO
2024-10-07 15:28:55
Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyebut kasus suap penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia menodai nama bangsa Indonesia.
"Jadi ini mencoreng bangsa Indonesia. Jadi itu sangat saya sesalkan ada orang model demikian, dan itu sudah berlangsung sejak lama ya, ini bukan baru kemarin, sudah lebih dari 5 tahun," ujarnya saat dihubungi oleh CNBC Indonesia, Rabu (4/9).
Dia pun meminta Bursa untuk membuka emiten-emiten yang terlibat suap IPO. "Harus diungkap. Kalau tidak ini kasihan orang-orang ini beli saham yang nggak perlu," tegasnya.
Menurutnya, tindakan ini tak hanya dilakukan oleh lima karyawan BEI yang telah dipecat, melainkan ada peran dari Otoritas Jada Keuangan (OJK).
"Ini tanggung jawab bukan hanya kepada 5 orang yang dipecat, tapi kepada pimpinan mereka. Karena di dalam pusat itu tentunya ada inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap good governance. Jadi direksi Bursanya pada saat itu, dan juga OJK-nya," imbuhnya.
Mekeng menilai, perkara ini bukanlah perkara sederhana malainkan sebuah skandal. Perilaku tersebut dapat mengikis kepercayaan investor domestik dan asing terhadap pasar modal Tanah Air.
Baca:BEI Tak Mau Ungkap Emiten Pemberi Suap, Investor Teriak Gini |
"Ini mengerikan kalau saya dengar cerita itu. Bayangkan sebuah perusahaan yang tidak layak di go publik-an, mereka rekayasa, segala macam itu, dan dimasukkan ke Bursa. Bayangkan kalau itu perusahaan dibeli oleh publik dengan uang keringat mereka, ternyata perusahaan itu bobrok," ungkapnya.
Mekeng meminta, pihak terkait harus melakukan audit prosedural. Kemudian, pimpinan instansi tersebut harus bertanggung jawab. "Bayangkan kalau akibat dari ini, terus ada fund managerasing yang mengatakan kami tidak percaya lagi dengan pasar modal Indonesia. Rontok ini," sebutnya.
Selain itu, Ia juga mengusulkan akan dibuat Panja untuk menangani hal ini. "Nanti kan mau dipanggil kan (BEI) minggu depan. Nanti di situ dilihat perkembangannya. Jadi karena ini berlangsung kalau tidak salah berlangsung sejak tahun 2019. Diperiksa orang mulai pada saat itu. Siapa yang menjadi direktur bursanya, siapa OJKnya semua harus diperiksa," tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi XI Puteri Anetta Komarudin. Dia menyampaikan, Komisi XI sudah mengagendakan untuk melaksanakan Rapat Kerja bersama OJK pada bulan ini.
"Sehingga, isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan. Supaya kami juga mendapatkan klarifikasi langsung dari OJK. Termasuk untuk mendapatkan penjelasan mengenai upaya penindakan beserta langkah-langkah perbaikannya," jelasnya.
Di sisi lain, dia turut mendukung langkah pendisiplinan BEI dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melanggar kode etik dan meminta BEI mengungkap emiten mana yang terlibat.
"Saya juga mendorong BEI untuk terbuka dengan menjelaskan kepada publik mengenai bagaimana modus ini dilakukan, siapa saja dan emiten apa yang terlibat. Dengan demikian, transparansi dari bursa dan kepercayaan publik terhadap BEI juga tetap terjaga," pungkasnya.
(mkh/mkh) Saksikan video di bawah ini:
