no togel kopi 2d,kongsi4d,no togel kopi 2d

Jakarta, CNBC Indonesia-Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo buka suara mengenai penyidikan dugaan kasus korupsi mengenai pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, BI telah memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses hukum tersebut.

"Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang memiliki tata kelola yang kuat dan menjunjung asas hukum, tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu," kata Perry di kantornya, Jakarta, Rabu, (18/9/2024).

Pilihan Redaksi Ramalan Bos BI: The Fed Pangkas Suku Bunga 3 Kali Tahun Ini BI Guyur Likuiditas Rp 256 T, Ini Bank yang Terima Paling Banyak BI Rate Dipangkas Jadi 6%, Bunga Kredit Perbankan Ikut Turun? Suku Bunga BI Dipangkas Jadi 6%, Investor Untung Atau Rugi? Simak! Keputusan Lengkap RDG September, BI Rate Turun Jadi 6%

Perry mengatakan dalam proses pemberian CSR, BI selalu menekankan tata kelola, baik dari segi ketentuan maupun prosedur. Dia mengatakan tata kelola tersebut mencakup dua hal, yakni proses maupun pengambilan keputusan.

"Kami tegaskan bahwa proses yang kami lakukan dalam pemberian CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan dan prosedur yang berlaku," kata dia.

Perry menekankan bahwa PSBI hanya diberikan kepada yayasan, bukan individu. Yayasan tersebut, kata dia, harus bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan agama.

Dia mengatakan yayasan tersebut juga harus memenuhi sejumlah syarat. Seperti, memiliki lembaga hukum yang sah; memiliki program-program yang konkret; dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PSBI.

"Jadi itu adalah dari sistem tata kelola untuk pemberdayaannya," kata dia.

Perry mengatakan dalam pengambilan keputusan pemberian dana, BI juga melakukannya secara berjenjang. Dia mengatakan Dewan Gubernur BI akan menentukan alokasi dana PSBI per bidang melalui rapat. Sementara pelaksanaan programnya akan dibahas dalam forum yang terdiri dari kepala-kepala satuan kerja di pusat dan daerah, serta pelaksana.

"BI sebagai lembaga yang mempunyai sistem tata kelola yang kuat dan kemudian juga mendukung serta taat pada hukum," kata Perry.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan terkait pemberian dana CSR oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, KPK belum menjelaskan mengenai detail perkara ini dan siapa pihak yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

(rsa/mij) Saksikan video di bawah ini:

Video: Suku Bunga Turun, Ekonomi Indonesia Naik

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article TASPEN Hadirkan Sederet Kegiatan Sosial di HUT Ke-61

---