Filipina memerintahkan semua kolonel dan jenderal polisi mengundurkan diri dari jabatan. Desakan resignini dilakukan rezim PresidenFerdinand Marcos Jr. guna mereformasi badan kepolisian negara dari sindikat perdagangan narkoba.

Menteri Dalam Negeri Filipina Benjamin Abalos memerintahkan seluruh kepolisian dari tingkat kolonel sampai jenderal secara sukarela mengundurkan diri demi mengembalikan kepercayaan publik, terutama terkait kampanye pemerintah menanggulangi kejahatan narkoba.

Lihat Juga : Iran Marah ke Prancis Gegara Charlie Hebdo Gambar Karikatur Khamenei

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa pejabat polisi dan pemerintah lainnya yang diduga terlibat kejahatan itu telah diminta mengundurkan diri untuk menghormati otoritas.

[Gambas:Video CNN]

Abalos memaparkan hanya pejabat polisi yang kedapatan terlibat kejahatan narkoba yang akan diterima surat pengunduran dirinya oleh Presiden Marcos Jr.

Desakan mundur sukarela ini muncul setelah sejumlah jenderal hingga kolonel polisi diduga terkait perdagangan narkoba.

"Kita perlu membersihkan barisan kita. Orang-orang yang mempercayai kami harus bisa lebih percaya kepada kami lagi," ucap Abalos seperti dikutip The Straits Times.

Masalah sindikat narkoba di tubuh kepolisian Filipina sudah terendus sejak era Presiden Rodrigo Duterte 2016-2022. Duterte sempat menuding beberapa jenderal polisi Filipina terlibat perdagangan narkoba.

Beberapa kasus diproses hingga memicu pemecatan sejumlah jenderal. Namun, hingga kini, belum ada hukum pidana yang menjerat para jenderal itu.

Saat ini, Abalos mengatakan Presiden Marcos Jr akan membentuk sebuah komite untuk menyelidiki keterlibatan kepolisian dengan perdagangan narkoba.

Abalos menegaskan siapa saja yang tidak mengajukan surat pengunduran diri akan dipertanyakan dan diperiksa.

"Jika Anda tidak terlibat, tidak perlu khawatir," ucap Abalos seperti dilansir Channel News Asia.

Perintah ini diperkirakan bakal memicu gelombang pengunduran diri massal di tubuh kepolisian Filipina dalam waktu dekat. Dari sekitar total 227 ribu personel kepolisian, sekitar 300 anggota berpangkat kolonel hingga jenderal.

Sementara itu, Kepala Informasi Publik PNP, Kolonel Polisi Redrico Maranan, mengatakan kepada wartawan bahwa jajarannya akan mengikuti keputusan pemerintah "karena kami tahu semua ini untuk kebaikan organisasi kami."

Kampanye anti-narkoba Filipina memang terus menjadi sorotan sejak Duterte menjadi presiden. Saat itu, kepolisian diberikan kewenangan "menghabisi" nyawa siapa saja yang dianggap terlibat perdagangan narkoba.

Akibatnya, ratusan terduga kriminal narkoba tewas ditembak kepolisian namun tanpa proses hukum yang jelas.

Kampanye brutal Duterte ini pun memicu rencana penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC).

Sementara itu, Presiden Marcos Jr. yang merupakan penerus Duterte memilih jalan yang berbeda dalam memerangi narkoba.

Marcos Jr mengatakan kampanye anti-narkobanya akan lebih fokus pada pencegahan dan rehabilitasi.