Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tahap pertama sudah mencapai 80,82 persen per 25 April 2024.

"Pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan sebesar 80,82 persen dari target pembangunan tahap pertama," kata dia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Ia menjelaskan pembangunan tahap pertama difokuskan pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dengan sejumlah infrastruktur prioritas untuk membentuk kawasan kesatuan ekosistem yang utuh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara rinci, progres pembangunan kawasan istana negara dan lapangan upacara sudah 60,54 persen, kawasan istana presiden 80,95 persen, gedung kementerian koordinator 49,36 persen, rumah tapak jabatan menteri 85,78 persen, dan rumah susun ASN dan hankam 33,88 persen.

Selain itu, ada juga persoalan pertahanan dan keamanan, infrastruktur sumber daya air, juga jaringan jalan akses utama termasuk jalan tol yang dibangun melalui pendanaan APBN.

"Jaringan listrik dan telekomunikasi yang didukung oleh BUMN, fasilitas dasar seperti rumah sakit dan sekolah bertaraf internasional, sarana olahraga yang didukung oleh kontribusi peran aktif pelaku usaha dalam negeri," ujar Suharso lebih lanjut.

Adapun, ia mengatakan total investasi yang masuk untuk pembangunan IKN mencapai Rp49,6 triliun. Investasi tersebut telah dibuktikan melalui lima kali groundbreaking sebagai tanda dimulainya proses pembangunan berbagai fasilitas di IKN yang didanai oleh non-APBN.

Suharso pun optimistis pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana. Hal ini menjadi komitmennya di Kementerian PPN/Bappenas yang diamanatkan Undang-Undang dalam mengawal pembangunan IKN.

"Kementerian Bappenas mengawal keberlanjutan perencanaan dan pembangunan IKN dan mendorong daerah mitra sebagai bagian prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang untuk menjadi dokumen pemerintahan berikutnya," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]