Nasib megaproyek IKN yang digeber dan ingin diwariskanJokowi sedikit mendapat angin segar di penghujung pemerintahannya.

Angin segar berhembus setelah presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlanjut di bawah kepemimpinannya. Menjelang HUT RI ke-79, Prabowo berjanji akan melanjutkan proyek warisan Jokowi tersebut.

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah memulai sebuah sejarah dan warisan baik dan karena itu akan ia lanjutkan di masa jabatannya lima tahun mendatang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo yakin di era kepemimpinannya pembangunan IKN bisa dilakukan dengan baik. Walau demikian, ia mengatakan mungkin IKN tidak akan selesai 100 persen karena membangun sebuah kota membutuhkan waktu lama.

Tapi setidaknya, ia yakin selama memimpin Indonesia bisa menyelesaikan pembangunan fungsi inti sehingga pusat pemerintahan sudah bisa dipindahkan ke IKN Nusantara.

"Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun ya kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar ya, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, dan 5 tahun lagi fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya," pungkas Prabowo.

Meskipun sudah memberikan kepastian soal kelanjutan proyek IKN, tapi janji itu belum menjawab dan masih menimbulkan keraguan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira misalnya. Ia mengatakan jika biaya pembangunan IKN di masa Prabowo hampir sama dengan pagu anggaran untuk IKN tahun ini yang tembus Rp42,5 triliun, maka akan menjadi beban fiskal.

Pasalnya Prabowo punya program andalan yang sudah dipastikan menyedot anggaran besar. Salah satunya; Makan Bergizi Gratis.

Pada awal pemerintahannya, anggaran yang sudah dipatok untuk program itu Rp75 triliun di 2025.

Tak hanya itu. Pemerintahan Prabowo juga sudah ditunggu utang jatuh tempo pemerintah pusat yang mencapai Rp800 triliun pada tahun depan. Jumlah ini terdiri dari Rp705,5 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun pinjaman.

Artinya, pada awal tahun pemerintahannya, Prabowo harus membayar utang yang sangat tinggi.

Karena itu, meski berkomitmen melanjutkan IKN, ia memprediksi anggaran yang digelontorkan Prabowo untuk proyek itu tak akan sebesar yang dilakukan Jokowi.

"Kemungkinan (anggaran IKN) lebih rendah untuk memastikan ada dana belanja program Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, food estate, hingga penambahan nomenklatur kementerian baru tetap terjaga," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Tak hanya itu katanya. Menggelontorkan anggaran IKN besar bisa terlalu berat bagi APBN terutama di saat masyarakat dan pelaku usaha butuh dukungan kebijakan fiskal untuk menghadapi tekanan ekonomi yang terjadi belakangan ini.

Maklum kelas menengah jumlahnya turun, tetapi pajaknya mau dikejar lewat kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan.

Sementara sektor industri manufaktur mengalami deindustrialisasi yang mengancam serapan tenaga kerja di sektor formal.

Karena itu, ia menyarankan ketimbang menggelontorkan anggaran besar untuk IKN, sebaiknya dana direalokasi saja ke kebutuhan lain yang lebih produktif dan membantu masyarakat. Bahkan kalau bisa pembangunan IKN dihentikan sementara untuk itu.

"Kan awalnya investasi swasta yang diandalkan untuk bangun IKN bukan dari APBN. Khawatir IKN ini akan berakhir menjadi debt trap di mana hasil utang pemerintah tidak mampu menciptakan penerimaan pajak dari IKN. Akhirnya kreditur bisa atur berbagai agenda pembangunan yang merugikan posisi Indonesia," katanya.

Senada, Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi mengatakan Prabowo kemungkinan akan terus melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, kelanjutan akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian karena ancaman defisit pada 2025 kemungkinan lebih tinggi.

"Meskipun pembangunan IKN direncanakan sebagai investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pendanaan untuk program sosial dan infrastruktur mendesak saat ini bisa mengarah pada penundaan proyek," katanya.

Media mengatakan sebenarnya kalau IKN tidak dilanjutkan risiko menurunnya kekhawatiran investor tidak besar karena hingga saat ini minat investasi asing langsung ke proyek itu masih sangat minim.

Penundaan proyek IKN katanya bisa menjadi opsi karena dapat memberikan waktu untuk menyesuaikan anggaran dan prioritas.

"Selain itu, penundaan dapat membantu mengurangi beban fiskal jangka pendek dengan menghindari pengeluaran besar-besaran yang tidak terduga, dan memungkinkan pemulihan ekonomi dengan mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan perhatian segera," katanya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan karena IKN adalah proyek politik, maka keberlanjutannya di era Prabowo akan tergantung kepada keinginan politik Prabowo sebagai penerus Jokowi.

Perkara anggaran, ia mengatakan akan selalu ada celah untuk mendapatkannya selama ada political will dari Prabowo.

"Selama ini memang begitu logikanya. Political will adalah penentu alokasi anggaran. Lihat saja Makan Siang Gratis, Kartu Prakerja, dan terakhir soal IKN, political will adalah penentunya. Sehingga akan ada saja celah fiskal untuk menutupnya jika ada political will dari penguasa," katanya.

Ronnya mengatakan secara fiskal, tahun ini dan tahun depan belum bisa dijadikan patokan apakah Prabowo akan melanjutkan IKN atau tidak. Pasalnya, APBN dan RAPBN 2025 masih dibuat oleh pemerintah Jokowi.

Kelanjutan dan niat Prabowo melanjutkan IKN katanya, baru bisa dilihat pada APBN-P (perubahan) dan RAPBN 2026. Di situ akan terlihat alokasi anggaran untuk IKN dari Prabowo.

Jika alokasi anggaran IKN kecil, itu menunjukkan Prabowo enggan melanjutkan IKN. Sementara itu kalau besar, itu berarti Prabowo punya komitmen melanjutkan IKN.

"Kalau tidak dilanjutkan, maka secara legal harus ada yang menggantikan UU IKN. Nah, jika Prabowo menginginkan itu, beliau memiliki modal politik untuk merubah UU tersebut, karena kekuatan koalisi pendukungnya cukup besar di DPR/MPR," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Lalu secara fiskal, APBN katanya akan terbebas dari beban pembiayaan IKN untuk tahun-tahun selanjutnya, di mana anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain. Sementara pembangunan IKN bisa dialihkan ke daerah dan dijadikan kota baru atau ibukota baru provinsi.

Perkara persepsi investor, Ronny menilai tak ada masalah karena tak banyak investor yang terlibat di IKN alias hanya investor-investor yang selama ini bisa ditekan oleh pemerintah untuk berinvestasi di sana. Paling banter, katanya, para investor lain akan jauh lebih hati-hati lagi untuk terlibat dengan proyek pemerintah ke depannya.

"Sementara itu, soal kredibilitas Indonesia, hemat saya, juga tak akan terlalu terganggu. Jika tak dilanjutkan, karena itu lebih identik dengan proyek personal Jokowi, maka kredibilitas dan reputasi Jokowi yang akan semakin hancur, termasuk anak dan menantunya," katanya.

Ronny mengatakan jika IKN ingin terus dilanjutkan, maka keterlibatan APBN sangat krusial. Pasalnya, IKN dibangun dari nol alias out of nothing. Sementara perkembangan masih sangat minimal sampai hari ini, di mana bentuknya saja belum jelas. Sehingga masih membutuhkan dukungan fiskal APBN sampai arah dan bentuknya jelas.

"Jika sudah di tahap itu, maka baru pemerintah bisa berharap investor akan banyak yang 'jump in' ke IKN. Sementara untuk mencapai level layak investasi tersebut, keterlibatan investor masih akan terbatas, hanya satu dua saja. Itupun harus dengan berbagai jaminan, insentif, dan berbagai kemudahan lainya," katanya.

[Gambas:Video CNN]