Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (29/1) membantah laporan tentang tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan dengan kelompok militan Palestina, Hamas.

Media Israel sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan mengenai gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas telah tercapai.

"Laporan mengenai kesepakatan itu tidak benar dan mencakup persyaratan yang tidak dapat diterima oleh Israel," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Anadolu, Senin (29/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Channel 13 Israelsebelumnya melaporkan bahwa Tel Aviv menyetujui kesepakatan kemanusiaan yang mencakup pembebasan perempuan dan orang tua serta orang-orang terluka yang ditahan oleh Hamas, tetapi tidak termasuk tentara atau pemuda yang ditahan oleh kelompok militan tersebut.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel, termasuk mereka yang dihukum karena membunuh warga Israel.

Menurut stasiun televisi tersebut, Israel akan menghentikan pertempuran hingga dua bulan atau lebih, tanpa komitmen untuk mengakhiri perang.

Sampat saat ini belum ada komentar dari Hamas atas pernyataan Netanyahu tersebut.

Qatar pada Senin (29/1) mengutip kemajuan dalam pembicaraan untuk gencatan senjata di Jalur Gaza.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby juga menggambarkan pembicaraan yang sedang berlangsung sebagai hal yang "konstruktif." Dia menegaskan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, namun belum ada "kesepakatan yang sudah didiskusikan dan siap diumumkan dalam waktu dekat."

Hamas diyakini menahan hampir 136 warga Israel setelah serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023. Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, dan sampai sekarang telah menewaskan sedikitnya 26.637 warga Palestina dan melukai 65.387 orang. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Menurut PBB, serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur.