Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal 'ogah' pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Juli ini imbas fasilitas dasar yang belum siap. Dari laporan yang ia terima, infrastruktur dasar di IKN seperti listrik dan air bersih belum rampung.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Dari pertanyaan tersebut, publik mulai ragu apakah ibu kota baru itu siap difungsikan, apalagi menjelang pelaksaan HUT RI ke-79 yang tinggal menghitung hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi malah menargetkan fungsional istana dan kantor presiden bisa rampung akhir Juli ini. Dengan begitu, upacara HUT RI ke-79 bisa dilaksanakan dengan baik.

"Untuk fungsional target Agustusan itu mulai dari istana dan lapangan upacara, kemudian kantor presiden, ini semua harapannya Juli ini (rampung)," katanya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (11/7).

Imam menegaskan untuk lapangan upacara 100 persen siap digunakan. Ia pun menyebut lapangan itu bisa menampung sekitar 8.000 orang.

Lalu, bagaimana investor melihat IKN di tengah kesiapan IKN jelang perayaan HUT RI ke-79?

Peneliti Indef Eko Listiyanto mengatakan sebetulnya investor tidak peduli apakah perayaan HUT ke -79 RI akan dilaksanakan di IKN atau tidak. Sebab, hal tersebut tidak menentukan keputusan dalam berinvestasi.

Lihat Juga : Bos Pabrik Tekstil BUMN Bongkar Akar Krisis hingga Pekerja Dirumahkan

"Ada atau tidaknya upacara di 17 Agustus nanti (di IKN), bukan pertimbangan utama investor," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, keputusan investor dipengaruhi prospek keberlanjutan pembangunan ke depan. Misalnya, jumlah penghuni, perputaran uang, hingga kegiatan ekonomi yang akan terjadi di sana.

"Jadi kalau menurut saya acara upacara 17 Agustus tersebut lebih ke aspek seremonial untuk penegasan komitmen pemerintah saja. Investor tidak akan terlalu melihat momen tersebut sebagai bagian untuk investasi atau tidak investasi di IKN," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka Eko melihat nantinya pembangunan IKN di tahap awal hanya akan mengandalkan keuangan negara. Artinya, porsi APBN yang awalnya dijanjikan hanya 20 persen akan melebihi target demi keberlanjutan pembangunan.

"Pada akhirnya kemungkinan porsi APBN untuk membangun IKN diperbesar agar rencana pembangunan infrastruktur IKN tetap terlaksana," imbuhnya.

Senada, Peneliti Celios Nailul Huda mengatakan perayaan upacara 17 Agustus di IKN tidak akan mempengaruhi minat investor. Sebab, memang sejak awal investor ogah masuk ke proyek tersebut.

"Investasi di IKN itu nggak profitable bagi investor. Terlihat kan, sampai saat ini belum ada investor asing murni yang mau berinvestasi di IKN," terang Nailul.

Menurut Nailul, sampai saat ini komitmen investasi yang masuk ke IKN seperti yang disampaikan pemerintah berasal dari investor dalam negeri dan BUMN, sehingga tak bisa dianggap sebagai investasi murni karena kemungkinan besar adalah penugasan.

"Yang ada investor dalam negeri, yang saya rasa juga ada desakan dari pemerintah untuk investasi di IKN. Sisanya dari APBN dan BUMN yang dipaksa untuk mendirikan kantor di IKN," jelasnya.

Dengan demikian, Nailul juga melihat yang lagi-lagi akan dikorbankan untuk melanjutkan pembangunan proyek ini adalah uang negara. Porsi APBN yang awalnya 20 persen bisa melonjak sampai 70 persen.

"Dana yang tersedot lagi-lagi dari APBN dan jika pemerintah menargetkan hanya 20 persen, saya rasa bisa lebih dari 20 persen. Bahkan jika ditotalkan dengan BUMN, saya rasa 70 persen lebih dana dari APBN dan BUMN," katanya.

Ia menjelaskan porsi APBN bisa sampai 70 persen, karena saat BUMN ditugaskan untuk ikut masuk proyek tersebut, maka uangnya akan berasal juga dari negara melalui Penanaman Modal Negara (PMN).

"Jika BUMN butuh dana, ambil dari pembiayaan PMN. Hutang dibayar lewat mekanisme APBN. Jadi sungguh berat beban APBN ke depan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]