Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mengatakan sebanyak 14 unit rumah menteridi Ibu Kota Nusantara (IKN) siap dihuni.

Sementara 22 rumah menteri lagi baru akan rampung Oktober mendatang.

"Itu kan kalau sesuai kontrak nanti sebetulnya sekitar Oktober-November selesai," katanya di kantor PUPR, Jumat (26/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia belum mengetahui siapa lagi menteri yang akan menempati rumahnya di IKN.

"Itu mungkin Setneg yang nentuin. Kita menyiapkan, kita kasih tahu ini ada (rumah silahkan), katanya.

Pembangunan rumah tapak menteri di IKN menelan anggaran sampai dengan Rp14 miliar per unit. Informasi itu terungkap saat Ketua Komisi V DPR Lasarus mempertanyakan besaran anggaran pembangunan rumah jabatan menteri di IKN ke Kementerian PUPR.

Dalam pertanyaan itu, Lasarus menyebut anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN mencapai Rp519,06 miliar.

Anggaran disiapkan untuk 36 unit rumah dinas. Artinya, jika dibagi, besaran anggaran per unit rumah Rp14 miliar.

Lasarus menilai anggaran Rp 519,06 miliar untuk membangun 36 unit rumah terlalu mahal kalau hanya untuk pembangunan.

"Ada pembangunan untuk perumahan kementerian sebanyak Rp 500 miliar untuk 36 rumah. Tadi kita coba hitung kalau Rp4 juta saja per meter persegi itu luas bangunannya kurang lebih 3.200-an," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]