apk pure higgs domino rp - Ekonom: Tak Ada Alasan Jokowi Tunda Pengetatan Kriteria BBM Subsidi
2024-10-07 09:12:53
Jakarta, CNBC Indonesia -Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov menilai tidak ada alasan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pelaksanaan program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran.
Menurut dia, pemerintah terus membuat publik cemas dengan wacana pembatasan BBM subsidi yang telah dibahas dari tahun ke tahun, namun tak kunjung usai.
Abra menilai bahwa kebijakan subsidi energi yang berlarut-larut justru akan menimbulkan sentimen negatif di masyarakat. Alih-alih menyelesaikan masalah, pemerintah justru malah memperburuk situasi dengan kebijakan yang tidak jelas arahnya.
"Jadi, alih-alih ingin menyelesaikan masalah justru yang muncul adalah sentimen negatif. Karena justru ini menimbulkan kekisruhan karena tidak jelas arah kebijakan transformasi subsidi energi ini," kata Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Rabu (25/9/2024).
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi segera menyelesaikan isu ini agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Mengingat, terdapat dampak ekonomi, fiskal, dan politik yang signifikan besar jika kebijakan yang sangat dibutuhkan ini berlarut-larut diputuskan oleh pemerintahan sekarang.
Abra menyadari kekhawatiran Presiden Jokowi dalam mengambil langkah tegas terkait pembatasan subsidi. Jokowi tampaknya ragu karena kebijakan ini berpotensi mencoreng citra pemerintahannya, terutama mengingat tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi yang mencapai lebih dari 75%.
Selain itu, ada kekhawatiran terkait dampak pembatasan BBM subsidi terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah yang tengah tertekan. Ia menyebut bahwa fenomena penurunan kelas menengah yang mencapai 9,5 juta orang menjadi salah satu alasan di balik penundaan kebijakan ini.
Namun, ia menekankan bahwa tingkat inflasi, termasuk inflasi komponen harga yang diatur pemerintah seperti BBM subsidi terus menunjukkan penurunan. Contohnya pada bulan Agustus, inflasi hanya mencapai 2,12%, lebih rendah dibandingkan Agustus tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,3%.
"Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi Pak Jokowi untuk menunda kebijakan pembatasan ataupun subsidi secara tertutup. Nah ini lah yang saya pikir akan jadi bom waktu di Presiden mendatang jika Presiden Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas dalam memutuskan reformasi subsidi energi di penghujung kepemimpinan beliau," katanya.
Baca:Subsidi BBM, LPG hingga Pupuk Sedot Kas Negara Rp 147 Triliun |
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam pembahasan.
Oleh sebab itu, menurutnya aturan yang akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM itu belum akan terbit dalam waktu dekat ini. Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Bahlil sebelumnya yang sempat menyebut bahwa semula aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.
"Feeling saya belum (Oktober). Feeling saya belum," kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Bahlil mengatakan pihaknya masih membahas aturan ini secara detail, sehingga dapat mencerminkan asas keadilan. Mengingat, selama ini penyaluran BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran.
"Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok," kata dia.
Beberapa waktu lalu, Bahlil menargetkan pelaksanaan pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 ini. Aturan tersebut nantinya akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM.
"Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, pemerintah sudah menentukan kriteria pengguna BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC). Adapun untuk yang masih berhak mengisi BBM Solar subsidi maksimal mobil dengan kapasitas mesin 2.000 CC, sementara BBM Pertalite maksimal 1.400 CC.
Artinya, mobil di atas 2.000 CC tidak akan berhak mengisi BBM Solar subsidi dan mobil di atas 1.400 CC tidak akan diizinkan mengisi BBM Pertalite.
Baca:Pemerintah Jokowi Sudah Bagi-bagi Rp1.000 T ke Warga RI, Siapa Dapat? |
(wia) Saksikan video di bawah ini:
