rj store chip - Terungkap! Ini Bocoran Isi Obrolan Sri Mulyani dan Prabowo
2024-10-07 21:54:58
Jakarta, CNBC Indonesia -Belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 mengalami tiga kali perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Perubahan terakhir terjadi setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono siang kemarin, Senin (9/9/2024).
"Dan Pak Presiden Terpilih sudah teliti betul dengan Bu Menkeu dan Pak Wamen. Jadi ini hasil penelitian yang dilakukan," kata Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menceritakan pertemuan tersebut saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Baca:Anggaran 86 Instansi di Tahun Pertama Prabowo, Kemenhan Paling Jumbo |
Isa menegaskan, meski ada perubahan nominal dalam belanja negara, tidak ada perubahan dari sisi defisit RAPBN 2025 yang sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB. Sebab, perubahan belanja hanya memindahkan pos dari anggaran belanja non kementerian atau lembaga (K/L) ke belanja (K/L), dan mempertimbangkan kenaikan target pendapatan negara dari Rp 2.996,87 triliun menjadi Rp 3.005,13 triliun
"Ya enggak berubah lah (defisit), itu hanya geser-geser, dari non K/L yang tadinya disimpan, setelah konsultasi dengan presiden terpilih ini sudah ditentukan, jadi defisitnya tetap aja ya," ucap Isa.
Adapun rincian perubahan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 mulanya sebesar Rp 2.693,18 triliun, namun kini menjadi sebesar Rp 2.701,41 triliun.
Rincian dari belanja negara yang berubah terbagi ke dalam tiga aspek, yakni rancangan awal RAPBN 2025, postur sementara hasil raker dengan Banggar pada 4 September 2024, serta hasil pertemuan Prabowo-Sri Mulyani yang dibawa ke dalam rapat Banggar 10 September 2024.
Berikut ini rinciannya:
Baca:Hasil Pertemuan Sri Mulyani-Prabowo, Belanja Kementerian Naik di 2025 |
A. Dalam rancangan awal RAPBN 2025, yang total belanja pemerintah pusat didesain Rp 2.693,18 triliun, terdiri dari:
1. Belanja K/L: Rp 976,78 triliun
2. Belanja non K/L: Rp 1.7116,39 triliun
- Program pengelolaan utang Rp 552,85 triliun
- Program pengelolaan hibah Rp 202,7 miliar
- Program pengelolaan subsidi energi Rp 204,53 triliun dan non energi Rp 104,51 triliun
- Program Pengelolaan Belanja Lainnya Rp 665,14 triliun
- Program Pengelolaan Transaksi Khusus Rp 189,13 triliun.
Baca:Bos Kompor Quantum Bangkrut & PHK Karyawan, Minta Bantuan Kemenperin |
B. Dalam postur sementara hasil Raker Banggar 4 September total belanja pemerintah pusat didesain Rp 2.701,41 triliun, terdiri dari:
1. Belanja K/L: Rp 1.094,65 triliun
2. Belanja non K/L: Rp 1.606,78 triliun
- Program pengelolaan utang Rp 552,85 triliun
- Program pengelolaan hibah Rp 202,7 miliar
- Program pengelolaan subsidi energi Rp 203,41 triliun dan non energi Rp 104,51 triliun
- Program Pengelolaan Belanja Lainnya Rp 556,65 triliun
- Program Pengelolaan Transaksi Khusus Rp 189,13 triliun.
C. Dalam postur hasil pertemuan Prabowo-Sri Mulyani yang dibawa ke dalam rapat Banggar 10 September 2024, belanja pemerintah pusat tetap didesain Rp 2.701,41 triliun, namun ada perubahan belanja K/L dan non K/L, yakni:
1. Belanja K/L: Rp 1.160,08 triliun
2. Belanja non K/L: Rp 1.541,35 triliun
- Program pengelolaan utang Rp 552,85 triliun
- Program pengelolaan hibah Rp 202,7 miliar
- Program pengelolaan subsidi energi Rp 203,41 triliun dan non energi Rp 104,51 triliun
- Program Pengelolaan Belanja Lainnya Rp 491,22 triliun
- Program Pengelolaan Transaksi Khusus Rp 189,13 triliun.
(haa/haa) Saksikan video di bawah ini:
