Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi ataujudicial reviewyang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berkaitan dengan Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) tentang pelaksanaan sidang kode etik.

"Amar putusan: tolak permohonan keberatan HUM (hak uji materi)," demikian dilansir laman Kepaniteraan MA, dikutip Senin (19/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ghufron, Dewas KPK seharusnya tidak membawa lebih lanjut laporan masyarakat terhadap dirinya ke persidangan etik. Ia dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menggunakan pengaruhnya untuk memutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM ke Malang, Jawa Timur.

Ia memandang laporan tersebut sudah kedaluwarsa jika mengacu kepada Perdewas. Atas alasan itulah ia mengajukan gugatan.

Selain ke MA, Ghufron juga membawa tindakan Dewas KPK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan ke Bareskrim Polri. Proses tersebut masih berjalan.