parlay bola168 - Indef Ingatkan Pengetatan BBM Subsidi Tekan Daya Beli Kelas Menengah
2024-10-07 21:38:57
Jakarta, CNBC Indonesia -Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi Pertalite dan solar belum tepat diberlakukan saat ini. Hal ini berkaca pada daya beli masyarakat yang tengah tertekan.
"Alangkah baiknya jika kebijakan ini dipertimbangkan lagi," kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi virtual Indef berjudul Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat, Kamis, (12/9/2024).
Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai upaya untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran. Mulai 1 Oktober 2024, kebijakan ini masuk tahap sosialisasi pelaksanaan.
Baca:Ngeri! Kantong Kelas Menengah RI Hadapi 5 Beban Besar di 2025 |
Ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya, yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC). Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin diatas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan Solar subsidi.
Esther mengatakan Indef pernah melakukan kajian pengetatan subsidi BBM. Hasilnya, kebijakan ini memang mampu menghemat APBN. Berdasarkan kajian Indef, apabila pengetatan diarahkan pada semua jenis kendaraan pribadi, maka APBN yang bisa dihemat sebesar Rp 34,24 triliun.
Apabila kebijakan ini hanya diberlakukan kepada mobil, maka duit yang bisa dihemat sebesar Rp 32,14 triliun. Lalu jika kuota BBM subsidi diberlakukan untuk mobil untuk pembelian maksimal 60 liter, maka anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp 17,71 triliun. Opsi terakhir adalah pembatasan pada mobil berkapasitas 1.400 CC, maka negara bisa menghemat Rp 14,81 triliun.
Baca:RI Siap-Siap Kocek Duit Rp 70 Triliun Demi Cegah Krisis BBM-LPG |
Meski terbukti menghemat, namun Esther mengatakan kebijakan ini juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan semakin terkontraksi. Terutama, karena daya beli masyarakat tengah tertekan.
"Kalau kita lihat bahwa opsi pembatasan Pertalite ini ke depannya tentu tidak tepat saat ini, karena kita lihat kondisi daya beli masyarakat sekarang relatif menurun," kata dia.
Esther mengatakan penurunan daya beli masyarakat telah terkonfirmasi dengan jumlah kelas menengah yang terus turun. Dia mengatakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia juga amat terbatas.
"Kita lihat lagi kenaikan inflasi, itu ternyata tidak sebanding dengan kenaikan upah, alangkah baiknya jika policy ini dipertimbangkan lagi," kata dia.
(rsa/haa) Saksikan video di bawah ini:
